Sidoarjo (beritajatim.com) – Puluhan guru Diniyah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), mengadukan memenuhi syarat administrasi pencairan insentif guru mengaji di Madradah Diniyah (Madin) dari APBD Sidoarjo.
Pengaduan para guru ngaji disampaikan langsung kepada komisi D DPRD Sidoarjo ini, pada rapat hearing di Aula Komisi DPRD Kab. Sidoarjo Kamis (13/11/2026). Ikut hadir dalam hearing tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ridho Prasetyo dan perwakilan dari Kemenag.
Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Sidoarjo KH. Luqman Marzuki menyatakan bahwa tugas dari lembaga diniyah ini cukup berat dalam menjaga akhlaq penerus bangsa.
Namun begitu, tanggungjawab berat itu ternyata tidak sebanding dengan insentif yang ada proses pencairannya sangat rumit.
“Pencairan insentif guru madrasah di Sidoarjo ini rumit dan tertahan, karena kendala pendataan pada sistem EMIS
(Education Management Information System) Kementerian Agama. Sehingga banyak guru Madin yang mengeluhkan masalah itu,” ucap KH Lukman Marzuqi.
EMIS adalah sistem pendataan resmi yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia untuk lembaga pendidikan Islam (seperti RA, madrasah, pondok pesantren, dan PTKI.
Karena sistem informasi nanajemen pendidikan atau EMIS ini akibatkan ratusan Madin belum bisa mencairkan dana insentif yang sebenarnya sudah dialokasikan di APBD 2026.
Menanggapi keluhan para guru Madin ini, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo H. Moch Dhamroni Chudlori selaku pimpinan rapat mengusulkan pembentukan tim percepatan untuk mengatasi hambatan administrasi tersebut.
“Kita minta ada solusi cepat dari instansi terkait untuk masalah pencairan insentif ini, karena anggaran sudah ada. Kalau perlu segera bentuk tim percepatan,” paparnya.
Program bantuan bagi guru Madrasah Diniyah (Madin) di Kabupaten Sidoarjo disalurkan melalui skema insentif guru mengaji/Madin dari APBD Kabupaten Sidoarjo serta dana hibah BPPDGS/BOSDA Madin yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Besaran insentif bagi guru Madin mencapai setiap bulan senilai Rp300.000. Sedangkan program insentif guru mengaji/TPQ Pemkab Sidoarjo tahun 2026 ditetapkan setiap bulan sebesar Rp350.000 atau sekitar Rp 4,2 juta per tahun).
Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo memastikan anggaran insentif guru madrasah tahun 2026 pada prinsipnya sudah tersedia di APBD.
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo Ridho Prasetyo berjanji pihaknya akan membantu semaksimal mungkin, agar proses pencairan dana insentif guru Madin ini bisa mudah dan cepat.
“Kita segera melakukan kordinasi dengan inspektorat dan BPK untuk mencarikan solusi,” ujar janji mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo tersebut. (isa/ian)
