Bojonegoro (beritajatim.com) – Persiapan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Bojonegoro periode 2027–2035 mulai dilakukan.
Namun, salah satu persyaratan administrasi berupa surat keterangan bebas narkoba menjadi perhatian karena berpotensi membebani masyarakat.
Pasalnya, biaya pemeriksaan untuk mendapatkan surat keterangan bebas narkoba diperkirakan mencapai Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per orang. Biaya tersebut dinilai cukup memberatkan, terutama bagi warga desa yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota BPD.
Menanggapi persoalan itu, Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Erix Maulana Heri Kiswanto, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memberikan bantuan pembiayaan bagi para bakal calon anggota BPD.
Erix mengaku telah meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro mengusulkan anggaran untuk membantu pembiayaan persyaratan tersebut.
“Saya sudah minta kepada Dinas PMD untuk mengajukan permintaan anggaran guna membantu para calon anggota BPD,” ujar Erix saat dimintai keterangan. Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan desa seharusnya tidak terhambat persoalan biaya administrasi. Terlebih, BPD merupakan lembaga desa yang membutuhkan keterwakilan masyarakat dari berbagai unsur.
“Kita ingin BPD diisi oleh orang-orang terbaik di desa yang punya komitmen memajukan desa. Jangan sampai karena biaya tes Rp300 ribu sampai Rp500 ribu, warga yang potensial malah mundur. Negara harus hadir meringankan,” tegasnya.
Perlu diketahui, Ketentuan pengisian keanggotaan BPD periode 2027–2035 sebelumnya telah diatur melalui Surat Edaran Bupati Bojonegoro Nomor 140/9/412.211/2026 tentang Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD Periode 2027–2035 tertanggal 5 Oktober 2026.
Dalam surat edaran tersebut, persyaratan surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba tercantum pada poin keenam. Namun, belum terdapat penjelasan terperinci mengenai besaran biaya pemeriksaan maupun pihak yang bertanggung jawab menanggung biaya tersebut.
Sementara itu, pada bagian L tentang Pembiayaan, disebutkan bahwa biaya pelaksanaan pengisian anggota BPD dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Ketentuan tersebut belum merinci komponen pembiayaan yang dapat dialokasikan melalui APBDes, termasuk kepastian apakah biaya pemeriksaan kesehatan dan tes bebas narkoba bagi bakal calon anggota BPD turut ditanggung.
Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan penjelasan dari Pemkab Bojonegoro agar tidak menimbulkan perbedaan penerapan kebijakan di masing-masing desa. (fif/ted).
