Surabaya (beritajatim.com) – Rencana aksi demonstrasi bertajuk “Turunkan Gubernur Khofifah” pada 3 September mendatang mendapat respons keras dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur. Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, dengan tegas mengingatkan bahwa stabilitas politik adalah kunci utama dalam menjaga iklim investasi.
Ia khawatir rencana demo tersebut akan mengirim sinyal negatif kepada para investor dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi provinsi.
Adik membeberkan data-data luar biasa yang menunjukkan keberhasilan Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan II 2025 mencapai 5,23 persen secara tahunan, bahkan mencatatkan pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa secara kuartalan, yaitu 3,09 persen. Angka ini jauh melampaui provinsi-provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.
“Investor sangat sensitif dengan stabilitas politik. Ketika gerakan demonstrasi muncul, stabilitas politik berpotensi terganggu. Dampaknya tentu dirasakan oleh dunia usaha dan investor,” tegas Adik.
Investasi dan Lapangan Kerja Melesat
Selain pertumbuhan ekonomi, Kadin Jatim juga menyoroti kinerja investasi yang melesat. Realisasi investasi pada semester I 2025 mencapai Rp74,5 triliun, meningkat 4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka ini setara dengan 50 persen dari target tahunan dan menempatkan Jawa Timur di posisi ketiga penyumbang investasi nasional.
Investasi yang masuk didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp51 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp23,6 triliun. Capaian ini tidak hanya berupa angka, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, dengan penciptaan 130.870 lapangan kerja baru.
“Investor melihat Jawa Timur sebagai daerah dengan stabilitas politik paling terjaga. Inilah faktor utama yang membuat mereka masuk meskipun Upah Minimum Regional (UMR) di ring 1 relatif lebih tinggi,” jelas Adik.
Adik Dwi Putranto juga memuji strategi yang dijalankan oleh Pemprov Jatim, termasuk inisiatif misi dagang antarprovinsi yang kini menjadikan Jawa Timur sebagai pemasok utama bagi 18-19 provinsi lain. Selain itu, upaya masif Gubernur Khofifah dalam membuka pasar ekspor baru di tengah kondisi global yang sulit menunjukkan kepemimpinan yang efektif.
Kadin Jatim juga turut andil dalam memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) melalui harmonisasi kurikulum vokasi agar sejalan dengan kebutuhan industri.
“Kami tahu kebutuhan riil industri. SDM harus disiapkan agar relevan, tidak hanya untuk Jawa Timur, tapi juga pasar nasional bahkan internasional,” katanya.
Menghormati hak berdemokrasi, Adik tetap mengimbau masyarakat agar penyampaian aspirasi dilakukan secara objektif dan konstruktif tanpa mengorbankan stabilitas.
“Stabilitas politik adalah kunci stabilitas ekonomi. Kalau politik stabil, maka investasi tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan meningkat. Itu yang sedang kita perjuangkan bersama,” pungkasnya.[rea]
