Malang (beritajatim.com) – Rencana pembinaan anak-anak bermasalah melalui pendekatan ala militer kembali menuai kritik tajam dari kalangan akademisi. Dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rachmad Kristiono Dwi Susilo, MA, Ph.D menyebut pendekatan tersebut bukan solusi jangka panjang, melainkan justru berisiko menciptakan masalah baru.
“Pendekatan militeristik pada anak mencerminkan krisis kepercayaan terhadap sistem pendidikan formal. Ini bukan kebijakan berbasis ilmu, tapi lebih mirip eksperimen sosial,” ujar Rachmad, Kamis (8/5/2025), kepada awak media di Malang.
Menurutnya, membina karakter anak tak bisa hanya mengandalkan satu institusi semata. Pendidikan moral dan perilaku, lanjut Rachmad, merupakan hasil dari interaksi berbagai elemen sosial, mulai dari keluarga, lingkungan, masyarakat, hingga institusi keagamaan.
“Unit sosial terkecil adalah keluarga. Di sanalah budi pekerti dan adab anak terbentuk pertama kali. Banyak anak yang berperilaku menyimpang berasal dari keluarga tidak utuh, pendidikan yang terbatas, dan lingkungan yang tidak mendukung. Kalau akar masalahnya tidak disentuh, maka pendekatan keras hanya jadi solusi semu,” tegasnya.
Meski mengakui bahwa nilai-nilai seperti kedisiplinan dan nasionalisme bisa ditanamkan melalui pendekatan militer, Rachmad mengingatkan bahwa metode tersebut tidak bisa dipukul rata. Tanpa pemahaman mendalam terhadap latar belakang sosial dan psikologis anak, pendekatan ini dinilai tidak efektif.
“Pendidikan itu bukan soal indoktrinasi atau menanamkan rasa takut. Perubahan karakter tidak akan bertahan lama jika hanya dipaksa secara instan. Harus ada proses bertahap, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan anak,” jelasnya.
Rachmad juga mengkritik pendekatan instan yang terlalu mengandalkan efek jera. Ia menekankan pentingnya asesmen menyeluruh terhadap kondisi setiap anak, untuk mengetahui apakah perilaku bermasalah mereka bersumber dari faktor psikologis, individual, atau sosiologis.
“Solusinya bukan menyeragamkan pembinaan. Tapi membuat kurikulum moral yang sesuai kebutuhan anak berdasarkan pemetaan masalah yang akurat,” kata dia.
Lebih lanjut, Rachmad menegaskan bahwa lembaga pendidikan tetap harus menjadi pusat utama pembinaan karakter anak. Selain itu, peran keluarga sebagai pendidik pertama juga harus diperkuat kembali.
“Kita harus memastikan paradigma militeristik ini tidak diadopsi secara luas sebelum benar-benar teruji secara ilmiah dan sosial. Jangan sampai kebijakan seperti ini malah memperburuk kondisi anak-anak yang seharusnya mendapat pendidikan holistik dan penuh empati,” pungkasnya. [dan/aje]
