Pasuruan (beritajatim.com) – Gelombang protes mahasiswa memuncak di depan Kompleks Perkantoran Raci, Bangil, sebagai bentuk duka mendalam atas hilangnya nyawa warga di lubang galian tambang. Massa menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah yang dinilai abai terhadap keberadaan lubang maut yang tidak direklamasi di Desa Jeladri.
Suasana sempat memanas ketika puluhan demonstran mencoba merangsek masuk hingga hampir terlibat bentrokan fisik dengan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat. Pengawalan ketat dari aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP dikerahkan guna mencegah kerusuhan yang lebih luas di area pusat pemerintahan tersebut.
Koordinator aksi, Ubaidillah, menegaskan bahwa gerakan ini dipicu oleh sikap dingin pemerintah terhadap tragedi kemanusiaan yang menimpa Muhammad Sofa Alfian (12). “Aksi ini dipicu meninggalnya warga akibat tenggelam di bekas galian C, tapi pemerintahan tidak ada respons akan kejadian tersebut,” tegasnya, Senin (16/3).
Para mahasiswa bahkan membawa simbol duka cita sebagai bentuk sindiran atas matinya hati nurani penguasa dalam menangani kasus reklamasi tambang. Mereka menilai pembiaran lubang galian oleh PT terkait merupakan bukti lemahnya pengawasan serta ketegasan hukum di wilayah Kabupaten Pasuruan.
Di tengah desakan massa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, Nur Kholis, menemui pengunjuk rasa untuk memberikan klarifikasi terkait batasan wewenang dinasnya. Ia mengakui bahwa insiden memilukan di Winongan tersebut menjadi catatan merah bagi instansi yang dipimpinnya.
Nur Kholis menjelaskan bahwa secara regulasi, kendali penuh terhadap aktivitas dan penutupan tambang berada di bawah otoritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Ini menjadi koreksi atas kinerja, tapi ada prosedur yang tidak bisa dilakukan pemerintah daerah karena semua kewenangan ada di Provinsi Jawa Timur,” terangnya.
Meskipun demikian, pihak DLH mengaku telah melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur guna menindaklanjuti status lahan bekas galian C tersebut. Mahasiswa mendesak agar koordinasi tersebut tidak hanya berakhir di atas kertas, melainkan harus ada tindakan nyata menutup lubang-lubang maut.
Aksi berakhir dengan penjagaan ketat petugas hingga massa membubarkan diri secara tertib meninggalkan kawasan Raci. Tragedi di Kecamatan Winongan ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi seluruh izin tambang demi keselamatan warga Pasuruan. (ada/kun)
