Jakarta (beritajatim.com) – Tokoh nasional Alissa Qotrunnada Munawwarah atau yang akrab disapa Alissa Wahid memberikan dukungan terhadap penerapan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) berpola semi-militer bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 untuk memperkuat kedisiplinan dan ketahanan fisik. Meski demikian, putri sulung Gus Dur ini mengingatkan agar pendekatan tersebut tidak membelenggu kemampuan improvisasi petugas dalam melayani ratusan ribu jemaah haji di lapangan yang memiliki dinamika tinggi.
Dukungan tersebut disampaikan Alissa usai memberikan materi tentang Haji Ramah Perempuan dan Lansia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Menurutnya, pola pelatihan yang baru pertama kali diterapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI ini merupakan cara efektif untuk membangun kepemimpinan dan kesiapan mental para petugas saat menghadapi tekanan tinggi di tanah suci.
Alissa menegaskan bahwa operasional haji bukan merupakan pekerjaan kantoran, melainkan tugas lapangan yang sangat berat dengan keterbatasan waktu dan ruang. Oleh karena itu, standar kedisiplinan dan “jiwa korsa” atau soliditas tim yang biasa diterapkan dalam lingkungan militer dinilai sangat relevan untuk diadopsi oleh para petugas pelayanan tamu Allah.
“Kalau yang dipakai itu adalah kedisiplinannya, lalu kemudian jiwa korsanya, soliditas, terus kemudian ketahanan fisiknya, saya sangat mendukung. Tetapi kalau pendekatan militeristik yang dilakukan itu artinya satu garis komando tidak bisa bergerak sama sekali, ya itu janganlah,” ujar Alissa Wahid saat menjelaskan batasan dukungannya.
Kekhawatiran Alissa terletak pada potensi kaku dalam pengambilan keputusan jika sistem komando diterapkan secara absolut tanpa ruang inovasi. Ia berpendapat bahwa dalam melayani jemaah, khususnya lansia dan perempuan dari berbagai daerah termasuk wilayah Jawa Timur, petugas dituntut memiliki kemampuan adaptasi yang cepat untuk menyelesaikan persoalan spesifik di tempat kejadian.
“Melayani para jemaah haji itu butuh improvisasi di lapangan. Yang harus disiapkan justru adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Itu yang lebih penting. Jadi, dari sisi disiplin dan taat tugas kita perlu belajar dari teman-teman militer, tapi jangan sampai mematikan improvisasi,” tambahnya.
Penerapan pola semi-militer ini dipandang sebagai respons atas kebutuhan penguatan karakter petugas yang selama ini dinilai masih perlu ditingkatkan. Dengan jumlah jemaah Indonesia yang mencapai ratusan ribu, setiap personel PPIH wajib memiliki ketangkasan fisik dan kestabilan mental agar tidak tumbang di tengah beban kerja yang masif selama fase puncak haji.
Alissa mengklarifikasi bahwa publik tidak perlu salah paham dengan istilah “semi-militer” yang digunakan. Fokus utama dari kebijakan Kemenhaj ini adalah pembentukan etos kerja yang tangguh, bukan untuk menciptakan suasana militerisme dalam pelayanan ibadah.
“Perlu digarisbawahi bahwa ini bukan militerisme ya, tetapi lebih kepada pelatihan kedisiplinan, ketangkasan, kekuatan fisik, dan mental. Tujuannya memang untuk memastikan para petugas haji kita punya kesiapan mental dan fisik untuk melayani jemaah haji kita,” pungkasnya. [ian/aje]
