Surabaya (beritajatim.com) – Direktur Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Wahid, menilai aksi pengibaran bendera Jolly Roger dari anime One Piece menjelang HUT ke-80 RI sebagai bentuk ekspresi kreatif anak muda yang tidak perlu ditanggapi secara represif.
“Kalau ditanya ke Gus Dur, mungkin jawabnya: ‘Oh gitu aja kok repot’. Yang penting tetap 10 cm di bawah bendera Merah Putih,” ujar Alissa saat ditemui di Hotel Majapahit Surabaya, Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, pengibaran bendera fiksi semacam ini tidak bisa disamakan dengan upaya memecah belah bangsa. “Kalau NU yang ngibarin itu baru bahaya, karena punya infrastruktur, pesantren, pengajian. Tapi ini cuma bendera aja kok, takut banget,” tegas putri sulung Presiden ke-4 RI itu.
Alissa menilai pemerintah seharusnya merespons fenomena ini dengan pendekatan dialog, bukan represi. Ia menyayangkan adanya tindakan penghapusan gambar One Piece di jalanan dan narasi aparat yang mengarah pada kriminalisasi.
“Gak perlu takut berlebihan. Cuma modal bendera, mana mungkin mereka bikin pemberontakan? Ini ekspresi kreatif yang justru menandakan anak-anak muda kita kritis,” katanya.
Ia mengingatkan, dalam negara demokrasi, suara rakyat adalah hal yang harus dijaga, bukan dibungkam. “Kalau rakyatnya gak bersuara, itu justru bahaya. Bisa jadi karena apatis, atau karena dipaksa diam. Dua-duanya masalah besar,” ujarnya.
Terkait argumen bahwa tindakan itu pantas diberi konsekuensi hukum, Alissa menyebutnya sebagai bentuk overreaksi. Ia menegaskan, hak berpendapat dilindungi oleh konstitusi.
“Kalau sekadar dihapus, ya anggap saja itu tugas pemerintah menjaga ketertiban. Tapi kalau sudah represif, tangkap-menangkap, itu berlebihan,” tegasnya.
Alissa bahkan mengusulkan agar pemerintah membuka ruang diskusi dengan para pelaku aksi bendera One Piece. “Kalau presiden memerintahkan kepala daerah untuk diskusi itu lebih bagus,” katanya.
Ia mengingatkan kembali pada ajaran Gus Dur. “Hari-hari ini bangsa kita tidak bisa membedakan antara kepemimpinan dengan kekuasaan. Dikira kalau punya kekuasaan Itu berarti bisa memimpin, padahal belum tentu,” pungkasnya. [ipl/beq]
