Bondowoso, (beritajatim.com) – Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, H. Tohari, mengungkap alasan utama digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) terkait kelangkaan dan keterlambatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bondowoso.
Dalam forum yang digelar Selasa (29/7/2025) itu, DPRD turut mengundang Tim Perekonomian Pemkab, Pertamina Patra Niaga Wilayah Jatimbalinus, serta perwakilan pengusaha migas dan Hiswanamigas.
“Ini sebenarnya kenapa Komisi II terpanggil untuk melakukan RDP, karena saya melihat belum ada langkah konkret dari eksekutif dalam menyelesaikan keterlambatan atau kelangkaan BBM yang terjadi saat ini,” ujar Tohari pada BeritaJatim.com usai acara.
Menurutnya, inisiatif untuk mengumpulkan semua pihak yang terlibat dalam distribusi BBM diambil DPRD karena adanya kekosongan koordinasi yang nyata dari unsur eksekutif.
“Terpaksa kami inisiasi rapat koordinasi, dan alhamdulillah dalam forum ini muncul beberapa solusi dan langkah konkret yang disepakati bersama,” tambahnya.
Salah satu poin penting hasil RDP adalah perluasan jalur distribusi BBM ke Bondowoso. Tak lagi hanya dari Banyuwangi, kini pasokan BBM juga akan dikirim dari Surabaya, Malang, dan bahkan Tuban.
Skema distribusi ini mulai berjalan sejak semalam dan diharapkan akan mempercepat pemulihan stok BBM di SPBU-SPBU wilayah Bondowoso.
“Antrian masih ada, tapi kemacetan sudah tidak terjadi. Pengiriman dari Surabaya dan Malang sudah dimulai. Saya yakin ke depan situasi ini akan semakin baik dan terurai,” tegas legislator PKB tersebut.
Tohari juga memberikan imbauan keras kepada masyarakat agar tidak melakukan penimbunan BBM. Ia menegaskan bahwa masyarakat yang membawa jeriken ke SPBU tanpa izin resmi akan ditolak.
Namun begitu, ia memberikan pengecualian untuk pelaku ekonomi produktif, seperti petani dan pelaku UMKM yang membutuhkan BBM untuk mesin traktor, diesel, atau pompa air.
Mereka disarankan mengajukan rekomendasi ke dinas teknis terkait seperti Dinas Pertanian atau Diskoperindag.
“Silakan ajukan rekomendasi resmi agar pengisian BBM-nya tidak terganggu. Kami ingin distribusi ini tepat sasaran, adil, dan tidak disalahgunakan,” pungkasnya. [awi/aje]
