Surabaya (beritajatim.com) – Aksi Kamisan di Surabaya merespon revisi Undang Undang (UU) Pilkada yang dianggap bermasalah, Kamis (22/8/2024) sore. Dalam aksinya, massa berorasi bahwa revisi UU Pilkada adalah bentuk bukti nyata bahwa ada oknum yang haus akan kekuasaan.
“(Revisi) RUU Pilkada yang itu membuktikan bahwa rezim ini semakin menunjukkan taringnya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang haus akan kekuasaan,” kata Zaldi Maulana, perwakilan Aksi Kamisan Surabaya di Jalan Gubernur Suryo.
Menurut Zaldi Maulana, dengan munculnya revisi RUU Pilkada saatnya masyarakat membangun kesadaran dan solidaritas untuk melawan. Dengan melakukan perlawanan, menurut Zaldi, pemerintah bisa sadar bahwa rakyat tidak akan diam melihat kondisi demokrasi yang semakin memburuk.
“Aksi ini bukanlah aksi yang terakhir. Aksi ini adalah awal dari aksi-aksi besar yang tentunya akan dihadirkan di Surabaya. Semua orang ini tidak tinggal diam. Mereka bersuara, mereka memiliki kesadaran yang tinggi. Kita harus menunjukkan bahwa Surabaya solid dan melawan rezim,” imbuh Zaldi.
Zaldi memandang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 mengenai batas usia dan ambang dukungan calon kepala daerah yang dianulir oleh DPR RI merupakan settingan yang menguntungkan pihak tertentu.
Ia berkomitmen jika nantinya pemerintah dan DPR tidak berbenah untuk kepentingan rakyat, maka akan ada aksi yang lebih besar.
“Mengumpulkan masyarakat sipil Surabaya yang merasa memiliki kesadaran tinggi. Aksi-aksi selanjutnya kita kemungkinan akan berkonsolidasi dengan kawan-kawan lainnya untuk mengadakan aksi yang lebih besar,” pungkasnya.
Diketahui selain aksi Kamisan, elemen masyarakat Surabaya dari tenaga kesehatan, dosen, guru honorer dan mahasiswa juga melakukan aksi kawal keputusan MK di Tugu Pahlawan di hari yang sama.
Salah satu peserta aksi, Thantowi yang juga dosen Unair menjelaskan bahwa aksi elemen masyarakat hari ini sebagai bentuk pendidikan politik kepada publik. Hal ini bertujuan agar semua lapisan masyarakat mengetahui bahwa negara ini tidak dalam kondisi baik-baik saja.
“Tujuan utama kami pencerdasan publik, bahwa masyarakat harus tau negara kita sedang dihadapkan posisi tidak menyenangkan. Kita menolak politik dinasti dari Jokowi,” tuturnya. [ang/suf]
