Ringkasan Berita:
- Ketua Komite IV DPD RI AA. Ahmad Nawardi mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,72 persen pada semester pertama serta kondisi likuiditas perbankan yang dinilai sehat.
- Nawardi menekankan pentingnya peran negara dalam mengendalikan pasar serta mendukung investasi sumber daya manusia melalui program Makan Bergizi Gratis, beasiswa, dan pembangunan sarana pendidikan.
- Nawardi mendukung penguatan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam melalui Danantara sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas.
Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komite IV DPD RI, AA. Ahmad Nawardi, mengapresiasi kinerja perekonomian Jawa Timur yang dinilai tetap stabil dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,72 persen pada semester pertama. Selain pertumbuhan yang positif, kondisi likuiditas perbankan di Jawa Timur juga dinilai sehat, ditopang oleh tingginya dana simpanan masyarakat dan penyaluran kredit yang tetap kuat.
Di tengah dinamika ekonomi global, Nawardi menilai capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi Jawa Timur sekaligus mencerminkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, industri keuangan, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah.
Berdasarkan data yang disampaikan Nawardi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat sebesar 5,72 persen, sedikit terkoreksi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,82 persen. Meski mengalami perlambatan, angka tersebut dinilai masih positif dan menunjukkan aktivitas ekonomi daerah tetap berjalan dengan baik.
Sementara itu, inflasi Jawa Timur tercatat sebesar 3,33 persen secara tahunan (year-on-year) dan 0,24 persen secara bulanan (month-to-month). Nawardi menilai kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan penurunan produksi, tetapi dapat mencerminkan kuatnya peredaran uang di masyarakat yang mendorong aktivitas konsumsi dan permintaan barang maupun jasa.
“Inflasi ini justru menunjukkan uang yang beredar di masyarakat sangat kuat. Masyarakat lebih banyak membelanjakan uangnya sehingga seakan-akan terjadi peningkatan permintaan,” ujar Nawardi kepada wartawan saat acara Gala Dinner dalam rangka HUT ke-22 DPD RI di Kantor DPD RI Perwakilan Jatim, Jalan Jemur Andayani, Surabaya.
Selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi, Nawardi menyoroti kondisi likuiditas perbankan Jawa Timur yang dinilai berada dalam posisi sehat. Dana simpanan masyarakat di perbankan tercatat mencapai sekitar Rp880 triliun, sedangkan penyaluran kredit berada di angka Rp770 triliun. Selisih tersebut menunjukkan besarnya dana yang terhimpun dalam sistem perbankan daerah dibandingkan dengan kredit yang disalurkan.
Menurut Nawardi, kondisi tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, industri keuangan, dan Bank Indonesia dinilai menjadi faktor penting dalam menopang aktivitas ekonomi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
Di luar indikator ekonomi, Nawardi juga menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga keseimbangan pasar. Ia mengingatkan bahwa mekanisme pasar yang dibiarkan bergerak tanpa pengawasan dapat membuka ruang bagi dominasi kapitalisme global dan neoliberalisme yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.
“Jika pemerintah lepas tangan, pihak swasta yang masuk tentu tujuannya murni untuk mencari keuntungan komersial, sementara rakyat akhirnya yang dirugikan. Pemerintah harus selalu hadir mengontrol pasar,” tegasnya.
Pandangan tersebut menjadi bagian dari penekanannya terhadap arah kebijakan strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Nawardi menilai penguatan peran negara perlu berjalan seiring dengan investasi jangka panjang pada sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Salah satu program yang mendapat perhatian Nawardi adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia memandang program tersebut bukan sekadar pembagian makanan, melainkan investasi strategis di bidang pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia.
Menurut Nawardi, pemenuhan gizi dan pendampingan yang tepat pada masa pertumbuhan anak, khususnya usia 0–9 tahun, menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan intelektual. Karena itu, program pemenuhan gizi perlu dilihat sebagai bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Selain pemenuhan gizi, Nawardi menyoroti tantangan pendidikan tinggi di Indonesia. Ia menyebut persentase lulusan sarjana di Indonesia masih berada di kisaran 4,6 persen dan menilai angka tersebut menunjukkan perlunya penguatan akses pendidikan agar mampu bersaing dengan negara lain, seperti Malaysia, China, India, dan Singapura.
Untuk menjawab tantangan tersebut, ia menyoroti pentingnya dukungan pemerintah melalui berbagai program beasiswa dan bantuan pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan juga dinilai penting untuk memperluas kesempatan belajar sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Di sektor sumber daya alam, Nawardi mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pengelolaan kekayaan nasional melalui pembentukan Danantara. Menurutnya, penguatan peran negara dalam pengelolaan aset strategis merupakan bagian dari upaya mengurangi dominasi kepentingan ekonomi neoliberal serta memastikan kekayaan alam dan aset nasional memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Nawardi menilai kebijakan pembangunan nasional saat ini perlu diarahkan pada penguatan fondasi jangka panjang yang berkelanjutan. Investasi pada gizi anak, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan tidak semestinya hanya berorientasi pada hasil cepat atau pendekatan populisme instan. Sebaliknya, kebijakan nasional perlu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat kemandirian ekonomi, dan mengurangi risiko ketergantungan masyarakat pada masa depan.
Dengan capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,72 persen dan likuiditas perbankan yang dinilai sehat, Nawardi melihat stabilitas ekonomi daerah sebagai modal penting untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan sektor ekonomi perlu terus diperkuat agar pertumbuhan dapat berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat. [tok/suf]
