Malang (beritajatim.com) – Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, di akhir masa kepemimpinannya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Salah satunya, mencapai target capaian penurunan angka kemiskinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar angka 3,77 persen.
Dia mengaku tidak ingin terbuai dengan pencapaian eksisting tahun 2022 di angka 4,37 persen. Menurutnya, data eksisting adalah data dinamis yang dapat berubah setiap saat sehingga tidak bisa dijadikan patokan. Dirinya ingin memberikan penguatan dan terlena dengan kondisi sekarang.
“Kemiskinan ini perlu mendapat perhatian dan keseriusan dari kita semua. PR kita masih banyak, target RPJMD 3,77 persen, itu yang harus kita capai. Maka, perlu bagi kita mengevaluasi lagi,” kata Sutiaji, saat rakor tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Malang di Hotel Savana Kota Malang, Kamis (11/5/2023).
BACA JUGA:
https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/pesan-wali-kota-malang-sutiaji-pada-jemaah-saat-buka-bimbingan-manasik-haji/
“Alhamdulillah saat ini, eksisting data kemiskinan tahun 2022 sebesar 4,37 persen. Sedikit lagi kita mencapai target, tapi perlu dipahami data ini bersifat dinamis, artinya dapat berubah sewaktu-waktu. Inilah yang perlu kita upayakan bersama,” imbuh Sutiaji.
Sutiaji menyebut, jika melihat hasil, tentu dirinya bersyukur, ada peningkatan dibanding tahun 2021. Dia menganggap upaya yang mereka lakukan untuk program pengentasan kemiskinan membuahkan hasil.
“Tetapi langkah yang sudah dilakukan perlu dikuatkan lagi, perlu dimaksimalkan lagi. Mumpung masih ada waktu bagi kita semua menyelesaikan target-target RPJMD. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat Kota Malang,” ujar Sutiaji.
Sutiaji meminta semua perangkat daerah untuk mempunyai rasa tanggung jawab yang sama. Sutiaji menjelaskan hal pertama yang perlu dilakukan adalah validitas data, kemudian dilanjutkan dengan updating data, dan yang terakhir memperkuat kolaborasi internal antar perangkat daerah dan para stakeholder.
Untuk validitas data misalnya, hal ini dianggap penting, untuk menentukan proses yang harus dilakukan. Pertama menggunakan 2 sumber data, ada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem).
“Langkah kedua harus ada updating data, karena memang data ini bersifat dinamis, maka perlu kita kuatkan disini, kita punya aplikasi Sam Gepun Basa, kita juga punya aplikasi Pedekate Sam, mari kita maksimalkan bersama dua aplikasi ini, jangan cuma di launching saja,” imbuh Sutiaji.
“Ketiga, bagaimana kita membangun kolaborasi dan kerjasama antar internal perangkat daerah, ini yang penting. Terkait ini bagaimana Bappeda menentukan indikator nya, yang harus ditindaklanjuti semua perangkat daerah, karena semua berperan. Jangan lupa kita juga perlu mengembangkan kolaborasi bersama stakeholder, masyarakat punya potensi yang luar biasa, ini modal dan peluang bagi kita semua,” katanya.
Sementara Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengatakan data DTKS dan P3KE adalah pedoman dasar yang digunakan, Oleh karena itu, pada tahun 2022 lalu, Pemkot Malang telah melakukan proses pendataan kesejahteraan sosial di 2 kecamatan, yaitu Sukun dan Kedungkandang.
“Hasil dari pendataan 2 kecamatan itu, 28.347 KK yang berhasil ditemui, rinciannya 6.909 KK masuk kategori sangat miskin, 11.842 KK dengan kategori miskin, 6.626 masuk kategori hampir miskin, dan 2.970 KK dikategorikan tidak miskin,” kata Edi.
Sebagai Ketua TKPK dia menginstruksikan kepada jajaran perangkat daerah untuk lebih melakukan intervensi terutama dalam rangka implementasi kebijakan di lapangan. Salah satu contoh adalah program yang berperan besar seperti pemberian bea siswa, program bantuan sembako (BPNT) dan program-program pro masyarakat lainnya yang telah dilakukan.
“Perlu kolaborasi yang kuat antar stakeholder baik antar perangkat daerah bahkan sampai ke tingkat Kelurahan serta bagaimana keterlibatan stakeholder lainnya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan di Kota Malang,” tandasnya. (luc/kun)
