Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta Bupati Hendy Siswanto agar mengganti empat kepala dinas di lingkungan pemerintah daerah. Mereka dinilai tidak cukup cakap bekerja.
Empat kepala dinas itu adalah Kepala Dinas Perikanan Indra Tri Purnomo, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Herry Agustriono, Kepala Dinas Perhubungan Agus Wijaya, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Murdiyanto.
Permintaan ini dikemukakan dalam sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember 2022, di gedung parlemen, Sabtu (15/4/2023) malam hingga Minggu (16/4/2023) dini hari.
Achmad Dhafir Syah, juru bicara dari Partai Keadilan Sejahtera, mengatakan, capaian kinerja pengelolaan urusan kepemudaan dan olahraga terdapat peningkatan prestasi. “Namun tidak diimbangi dengan manajemen pembinaan prestasi olahraga yang selama ini masih banyak dikeluhkan oleh atlet, terutama hubungannya dengan induk olah raga. Selain itu juga persoalan pengelolaan Jember Sport Garden yang ditangani Dinas Pemuda dan Olahraga Jember belum maksimal,” katanya.
Namun yang dianggap paling menyesakkan adalah perlakuan Dispora terhadap Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia Djember (Persaid) yang baru saja melaksanakan turnamen Piala Bupati. “Turnamen yang baru saja dilaksanakan untuk membawa nama baik Jember justru meninggalkan tangisan air mata teman teman kita disabilitas, karena Pemkab Jember tidak bertanggung jawab pada pembiayaan dan masih menyisakan utang,” kata Dhafir.
Posisi Kepala Dinas Perikanan juga perlu diganti karena dianggap gagal melaksanakan program ‘Seribu Kampung Ikan’ hingga dua kali tahun anggaran, yakni pada 2021 dan 2022. “Program yang digembar-gemborkan bupati yakni mewujudkan seribu kampung ikan dengan membuatkan lima ribu kolam ikan di masing-masing rumah penduduk, ternyata gagal dlaksanakan. Ada apa?” kata Dhafir.
DPRD menilai kegagalan itu menggambarkan buruknya kemampuan manajemen perencanaan dan eksekusi program Dinas Perikanan. Padahal, lanjut David Handoko Seto, juru bicara dari Nasdem, program ini sudah dipamerkan kepada Menteri Perilkanan dan Kelautan Sakti Wahyu Trenggono.
“Pemerintah daerah melalui bupati hendaknya serius mengevaluasi kinerja pimpinan Dinas Perikanan. Jika dirasa perlu. karena dianggap tidak mampu melaksanakan amanah APBD, dicarikan saja pengganti yang lebih berkompeten untuk menerjemahkan cita-cita bupati yang sudah dijanjikan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, manajemen kinerja dan teroobosan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember dalam pengembangan wisata dinilai DPRD Jember masih belum memuaskan. “Sinergi dan kordinasi juga tidak maksimal, baik dengan organisasi perangkat daerah maupun para pegiat wisata dan kesenian, terutama Dewan Kesenian Jember yang tidak difungsikan secara maksimal,” kata Achmad Faeshol, juru bicara dari Partai Persatuan Pembangunan.
“Apabila Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak mampu berinovasi untuk menerjemahkan cita cita bupati, maka DPRD Jember merekomendasikan lebih baik diganti saja dengan pejabat yang lebih mampu. Kami menilai Dinas Pariwisata gagal. Oleh karena itu bupati harus serius mengevaluasi kinerja pimpinan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,” tambah David.
Satu dari sekian sorotan terhadap Dinas Pariwisata adalah gagal difungsikannya program J-Klab (Jember Kreatif Lab) setelah diluncurkan Bupati Hendy Siswanto. Gedung J-Klab sebenarnya diharapkan memfasilitasi kegiatan para seniman di Jember.
“Namun belakangan ini J-Klab sepi pengunjung bahkan nyaris menjadi bangunan terbengkalai. Harusnya J-Klab difungsikan secara optimal atau bisa digunakan sebagai rumah inspirasi masyarakat. Namun faktanya sampai ini masih ada ketidakjelasan pengelolaan dan saling lempar dalam masalah pengelolaan,” kata Faeshol.
Fakta ini, menurut Faeshol, semakin menggambarkan bahwa banyak program yang bergaung saat acara seremoni. “Namun setelahnya justru tidak berkelanjutan dan dimanajemen dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Dinas Perhubungan dianggap gagal dalam memaksimalkan prasarana perhubungan. “Upaya pemerintah daerah mengoptimalisasi prasarana perhubungan terkesan hanya kepentingan populis dan politis semata, dan tidak terencana dengan baik,” kata Dhafir.
Tidak sesuainya target rencana uji coba penerbangan Jember-Surabaya dari 90 hari menjadi 51 hari juga disoroti DPRD Jember. Apalagi sumber dana uji coba itu menimbulkan polemik dan berujung pada penyelidikan oleh kepolisian.
“Apakah ini menggunakan dana deviden daerah atau benar-benar dana promosi Bank Jatim, termasuk bagaimana pemfungsian bandara yang menjadi aset daerah dalam kerjasama operasional tersebut,” kata Dhafir.
“Untuk itu demi perubahan Jember lebih baik, kami rekomendasikan Kepala Dinas Perhubungan untuk diganti dengan pejabat yang lebih berkompeten dan berkomitmen untuk bersama-sama membangun Jember,” kata David.
Sementara itu, Bupati Hendy Siswanto tidak banyak menanggapi permintaan parlemen. “Itu kewenangan saya, bukan kewenangan DPRD. Oke?” katanya. [wir]
