Jember (beritajatim.com) – Rapat selama kurang lebih 90 menit di aula bawah kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (31/3/2023), menjadi ajang evaluasi dan kritik terhadap kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparda) setempat.
Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono dan tenaga ahli bupati Muhammad Iqbal kompak melemparkan kritik terhadap Disparda yang dikepalai Harry Agustriono, dalam rapat pembahasan pengelolaan wisata pantai tersebut.
“Saya sering kecewa dengan Pemkab Jember. Ketika menangani persoalan terkait usaha masyarakat tidak pernah tuntas. Apa yang perlu dibanggakan? Urusan wisata ini yang sulit,” kata Siswono.
Siswono mengaku sudah mengkritik organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Disparda, sejak lama. “Bagaimana OPD mampu menerjemahkan apa yang jadi janji politik bupati,” katanya.
Salah satu yang dikritik Siswono adalah penggratisan tiket masuk destinasi wisata saat lebaran tahun lalu. “Jember ini belum layak untuk melaksanakan destinasi gratis, karena sarana dan prasarana belum memungkinkan,” katanya.
Siswono mengatakan, ada dua kemungkinan yang menyebabkan pembangunan pariwisata di Jember tidak maksimal, yakni lemahnya kinerja Disparda atau minimnya anggaran pariwisata dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember. Seharusnya Disparda mendapatkan anggaran yang memadai jika ingin menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas.
Tak hanya terhadap Disparda, Siswono juga melemparkan kekecewaan terhadap Sekretaris Daerah Arief Tjahjono yang tidak hadir mengikuti rapat tersebut. “Ini harus ada tim penanganan pariwisata biar jalan. Pak Sekda harus hadir dalam forum seperti ini. Dia adalah pemimpin pegawai negeri sipil. Saya marah ke Pak Sekda karena tidak hadir,” katanya.
Harry Agustriono menjelaskan bahwa Arief Tjahjono sedang memimpin rapat lainnya dan asisten juga memiliki agenda lain. “Sehingga terpaksa saya sendiri yang memimpin rapat ini,” katanya.
Muhammad Iqbal menilai kritik Siswono menunjukkan fungsi pengawasan parlemen. “Sudah fungsinya, Komisi B mengkritik bupati, dan bupati mendengarkan ini, serta sudah semestinya OPD melaksanakannya. OPD tidak becus sehingga muncul kritik sangat tajam dari Pak Siswono,” katanya.
Sebagaimana Siswono, Iqbal juga mempertanyakan ketidakhadiran sekretaris daerah dan sejumlah kepala OPD yang diundang. “Pak Sekda tidak ada, kepala dinas tidak ada. Martabat rapat ini jatuh,” katanya.
Iqbal bisa memahami kritik Komisi B terhadap Disparda. “Kritik Pak Siswono karena tidak ‘entosnya’ (tidak becusnya, red) Dinas Pariwisata, seharusnya berlangsung tahun lalu,” katanya.
Menurut Iqbal, pemerintah daerah seharusnya berterima kasih terhadap para pelaku wisata dan kelompok sadar wisata (pokdarwis). Mereka selama ini menggerakkan pariwisata di Jember, bersaing dengan daerah lain. “Catatan-catatan Pak Sis sangat penting untuk kami sampaikan ke bupati,” katanya.
Usai rapat, Harry Agustriono mengaku bisa menerima kritik terhadapnya dan Disparda. “Kritik itu bagi kami masukan. Sepanjang kami masih dipercaya mengemban amanah di Dinas Pariwisata, kami akan bekerja seoptimal mungkin,” katanya.
Namun Harry meminta agar semua OPD mendukung program kerja kepariwisataan. “Wisata itu menyentuh semua OPD. Kami tidak bekerja sendiri. Kami tetap semangat untuk bekerja, sepanjang masih diberi amanah, karena ini kepercayaan yang diberikan Pak Bupati kepada kami. Menjadi tanggung jawab saya pribadi kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Harry, Jember memiliki potensi pariwisata luar biasa. Apalagi para pengelola destinasi wisata itu siap bekerjasama. “Keinginan mereka adalah pemerintah hadir,” katanya. [wir]
