Jember (beritajatim.com) – Pelarangan buka bersama untuk aparatur sipil negara (ASN) oleh Presiden Joko Widodo mendapat kritik keras dari Moch. Eksan, dosen mata kuliah ahlussunnah wal jamaaH (aswaja) pada Universitas PGRI Argopuro (Unpar) Jember.
“Sesungguhnya, pelarangan buka bersama termasuk structural injustice atau ketidakadilan struktural. Suatu bentuk ketidakadilan yang bersumber dari kebijakan negara. Pengalaman di berbagai negara, muncul perlawanan rakyat sebentuk civil disobedience atau pembangkangan sipil,” kata Eksan, Minggu (26/3/2023).
Sebelumnya diberitakan, Jumat (24/3/2023), Bupati Malang HM Sanusi menegaskan, tidak ada pejabat pemerintah kanupaten yang menggelar buka puasa bersama. Menurut Sanusi, larangan buka bersama selama Ramadhan yang diperuntukkan bagi pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) ini dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.
Eksan mengingatkan, publik saat ini sedang memilik gairah beragama yang tinggi untuk melipatgandakan kebaikan. “Memberi makan orang berpuasa memiliki nilai keutamaan yang berpahala sangat besar, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi,” katanya.
Alhasil, pelarangan tersebut, menurut Eksan, tidak berjalan efektif. Suara protes muncul dari beberapa tokoh masyarakat seperti Yusril Ihza Mahendra, Din Syamsuddin, dan Said Aqiel Siradj. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani malah menghadiri acara buka bersama sekaligus perayaan ulang tahun ke-48 Krisdayanti.
“Ini fakta bahwa kebijakan pelarangan buka bersama oleh pemerintah tak bertuah sama sekali. Para pejabat banyak yang membangkang dan memilih kegiatan yang sangat menyenangkan dan mendekatkan diri dengan Tuhan dan sesama manusia itu,” kata Eksan.
Alih-alih efektif, menurut Eksan, pelarangan itu justru memperburuk citra pemerintah. Kebijakan ini dipandang bertentangan dengan nilai kebebasan beragama dan kebebasan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing yang dijamin oleh konstitusi. “Tudingan anti Islam pun sulit dibantah,” katanya.
Apalagi, pemerintah memiliki standar ganda, karena sebelumnya Presiden Joko Widodo menggelar pernikahan sang anak dengan mengundang ribuan orang. “Perlakuan yang tak sama merupakan pangkal ketidakadilan yang menyulut api perlawanan dan panjatan doa dari orang yang dizalimi,” kata Eksan. [wir]
