Ponorogo (beritajatim.com) – Upaya Calo Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ingin menipu penyuluh pertanian swadaya di Kabupaten Ponorogo terdengar juga oleh wakil rakyat. Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo memangil 2 organisasi perangkat daerah (OPD) di eksekutif untuk meminta klarifikasi terkait adanya upaya penipuan terhadap penyuluh swadaya tersebut.
Dua OPD yang dipanggil ini adalah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dipertahankan) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). “Kita panggil dari Dipertahankan dan BKPSDM Kabupaten Ponorogo untuk melakukan klarifikasi terkait hal itu (upaya penipuan kepada penyuluh swadaya-red),” kata Anggota Komisi A DPRD Ponorogo, Mukridon Romdloni, Kamis (09/03/2023).
[berita-terkait number=”5″ tag=”pemkab-ponorogo”]
Kalangan wakil rakyat mewanti-wanti BKPSDM Ponorogo, jangan sampai kejadian kasus percaloan PPPK Guru beberapa waktu yang lalu kembali terjadi lagi di tahun ini. Oleh karena, setelah mendapatkan informasi adanya upaya penipuan terhadap penyuluh swadaya dengan modus bisa mengangkatnya sebagai PPPK tanpa jalur tes, wakil rakyat ini menanggapi serius.
Mukrid, sapaan Mukridon Romdloni menyebut pihaknya akan melakukan pengawalan dan pengawasan setiap proses rekrutmen PPPK pada tahun ini. Tentu pengawasan mulai dari awal pendaftaran hingga kelulusannya nanti. “Komisi A akan mengawal dan mengawasi proses rekrutmen PPPK di Ponorogo. Jangan sampai terjadi lagi kasus calo PPPK seperti tahun 2021 lalu,” katanya.
Upaya penipuan dilakukan dengan calo PPPK menghubungi penyuluh swadaya. Calo tersebut mengaku sebagai pegawai dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ponorogo. Oknum tersebut memberitahukan bahwa penyuluh swadaya bisa diangkat menjadi PPPK tanpa tes. Hanya melakukan pemberkasan dan yang bersangkutan harus menyetorkan sejumlah uang.
“Kebetulan ada salah satu penyuluh swadaya yang merekam percakapan itu, dari logatnya bukan orang Jawa. Dan ini saya tegaskan merupakan upaya penipuan. Pola perekrutan PPPK ini dengan mendaftar dan tes. Tidak ada cuma pemberkasan dan langsung diangkat PPPK,” ungkap Kepala BKPSDM Kabupaten Ponorogo Andy Susetyo usai dipanggil Komisi A.
Sementara itu Kepala Dipertahankan Kabupaten Ponorogo Masun menyebut sedikitnya ada 4 kecamatan di bumi reog yang penyuluh swadayanya dihubungi calo PPP tersebut. Yakni penyuluh yang berada di Kecamatan Bungkal, Sawoo, Slahung dan Jenangan. Senada dengan yang dikatakan oleh Kepala BKPSDM, Masun menyebut bahwa para penyuluh swadaya ini diiming-imingi bisa diangkat PPPK jika mentransfer sejumlah uang ke oknum yang menelepon tersebut. “Ya dalam percakapan lewat telepon, ujung-ujungnya oknum itu minta duit untuk memuluskan dalam mengangkat jadi PPPK,” pungkasnya. (end/kun)
