Malang (beritajatim.com) – Kader GP Ansor dan Banser Kabupaten Malang mendemo Kantor Pajak Pratama yang ada di Jalan Panglima Sudirman, Kepanjen, Kabupaten Malang Jumat (24/2/2023) sore. Di bawah guyuran hujan, Kader Ansor dan Banser di tempat ini mendesak kekayaan Rafael Alun Trisambodo diusut tuntas. Pendemo berjumlah ratusan.
Rafael Alun adalah Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kemenkue Kanwil Jakarta Selatan II. Rafael Alun akhirnya dicopot dari jabatannya, buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, Mario Dendy Satrio. Selain desakan pemecatan, massa juga meminta pengusutan terhadap harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun.
“Tolong ada pengusutan asal kekayaan. Dari mana kekayaannya dan proses seadil-adilnya. Indonesia tidak boleh lagi ada premanisme,” ungkap Ketua GP Ansor Kabupaten Malang, Fathurrozi.
BACA JUGA:
Sri Mulyani Pecat Pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Mundur dari ASN
Aksi damai ratusan GP Ansor dan Banser di Kabupaten Malang dipicu kekesalan terhadap tindakan brutal anak Rafael, yakni Mario Dandy Satrio. Dimana telah melakukan penganiayaan terhadap David, anak salah satu pengurus GP Ansor di Pesangrahan Jakarta Selatan, hingga koma.
Menurut Gus Rozi, sapaan akrab Fathurrozi, pemukulan yang dianggap tidak wajar, sikap arogan, premanisme tidak boleh dipelihara di Indonesia. Karena melenceng dari nilai Pancasila dan NKRI. Oleh sebab itu, kasus yang sedang viral ini harus menjadi atensi bersama.
Khususnya anggota GP Ansor dan Banser untuk terus mengawal. “Kami meminta kepada Menteri Keuangan untuk memecat (Rafael, red) secepatnya. Alhamdulillah tuntutan sudah dilaksanakan oleh Ibu Menteri karena banyak desakan dari kader GP Ansor,” ujarnya.
Dalam aksi damai, sebenarnya ada 500 Kader GP Ansor dan Banser yang sudah siap turun. Namun setelah ada kabar tuntutan pemecatan dikabulkan, akhirnya kader yang berdomisili jauh diinstruksikan untuk tidak datang. Hanya perwakilan saja.
“Intinya kami ingin menyelamatkan kantor pajak dari preman. Pelaku penganiayaan dituntut dan diadili. Selain itu kekayaan Rafael yang tidak wajar ini untuk diselidiki,” tegasnya.
BACA JUGA:
Tanggapi Kasus Holywings, GP Ansor Jatim Minta RHU Tak Buat Promosi Berbau Sara
Terpisah, Kepala kantor Pajak Pratama Kepanjen Amir Mahmud menyanggupi tuntutan yang disampaikan. Termasuk soal harta kekayaan. “Apa yang sudah disuarakan ini akan kami sampaikan ke pusat. Mari kita kawal bersama. Namun untuk soal hukum, ada ranahnya sendiri,” tegas Amir Mahmud.
Amir juga menyayangkan adanya tindakan refresif. Ia berharap ke depan GP Ansor dan Banser bisa saling bersinergi bersama-sama memajukan NKRI. [yog/suf]
