Sidoarjo (beritajatim.com) – Ratusan kepala sekolah dari tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah tingkat pertama negeri (SMPN) di Sidoarjo, mengikuti Advokasi Implementasi Kabijakan Pendidikan dan Kebudayaan. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo di Fave Hotel, Rabu (11/1/2023).
Kepala sekolah yang mengikuti kegiatan tersebut, sebanyak 333 orang dari Kepala SDN, kemudian 40 Kepala SMPN serta 2 Kepala TK. Kegiatan ini kali pertama dilakukan guna meningkatkan hubungan lintas sektor serta komitmen terkait dalam penyusunan kebijakan pengembangan strategi dan implementasi program pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidoarjo.
Kata Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan, kegiatan ini untuk memastikan pendidikan dan kebudayaan sampai kepada masyarakat dan memberikan output yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.
“Lewat kegiatan seperti diharapkan juga meningkatkan kesadaran kepala sekolah tentang pentingnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku demi mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan,” ucapnya.
[berita-terkait number=”3″ tag=”pemkab-sidoarjo”]
H. Subandi menambahkan kegiatan ini penting dilaksanakan mengingat kebijakan dan program-program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu dilaksanakan secara cermat, strategi dan dikawal untuk mencapai tujuan dan keberhasilannya.
Harapnya advokasi ini diadakan agar implementasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan lebih tersosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat dinilai akuntabilitas dan transparansinya keberlanjutannya di masa mendatang.
“Kegiatan yang pertama kali ini dilakukan sebagai tolak ukur kebijakan yang dilakukan sekolah SD maupun SMP. Dengan adanya pendampingan dari kejaksaan maupun dari kepolisian bisa dijadikan pondasi dalam membuat kebijakan. Dengan begini tentu tidak akan ada rasa takut dalam menjalankan tugas maupun fungsi kepala sekolah SD maupun SMP,” terangnya.
Wabup melanjutkan, khusus terkait dengan pendidikan dalam 17 program visi dan misi bupati dan wakil bupati, ada 4 hal yang harus menjadi perhatian Diknas Kab. Sidoarjo. Yaitu ketersediaan 100.000 lapangan kerja guru, insentif guru ngaji dan guru agama, kesejahteraan GTT, guru swasta dan guru honorer serta Youth Center. “Untuk itu program ini merupakan salah satu prioritas yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ” pinta Subandi tegas.
Masih menurut dia, bahwa kemungkinan terjadi permasalahan diberbagai satuan pendidikan itu ada. Pasalnya terdapat interaksi antara guru dan peserta didik. Antara guru dan orang tua terkadang masih ada miss komunikasi yang tidak menutup kemungkinan berlanjut ke masalah hukum. Demikian pula adanya ketidakpahaman kepala sekolah terkait dengan hal-hal yang bisa menjadi permasalahan hukum.
“Tantangan ke depan semakin kompleks, kepala sekolah harus selalu melakukan inovasi dalam pengelolaan sekolah agar mutu sekolah menjadi lebih baik, bangun terus komunikasi dengan aparat penegak hukum, terutama kejaksaan dan kepolisian agar proses pendidikan dan kebudayaan berjalan dengan lancar, aman dan kondusif,” tutup pria yang juga Ketua DPC PKB Sidoarjo ini. [isa/suf]
