Malang (beritajatim.com) – Puluhan Tim Gabungan Aremania (TGA) bertemu dengan perwakilan anggota DPRD Kota Malang pada Rabu, (4/1/2023). Mereka mengeluhkan tentang lambannya proses penanganan hukum dalam Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu.
Dalam dialog dengan anggota DPRD Kota Malang. Aremania meminta agar para legislator di daerah meminta anggota DPR RI membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani Tragedi Kanjuruhan. Mereka tidak puas dengan proses keadilan saat ini.
“Artinya Pansus ini yang nantinya bisa membuat kami yang mewakili korban ataupun keluarga korban yang bernaung dan berjuang bersama kami ini ingin mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya melalui Pansus,” ujar Salah satu perwakilan TGA, Dian Berdinandri.
Alasan bertemu dengan anggota DPRD Kota Malang. Aremania berharap melalui partai masing-masing bisa bersama-sama membentuk Pansus untuk mengusut Tragedi Kanjuruhan. Mereka berharap aspirasi mereka didengar.
“Karena di Pansus itu nantinya DPR RI hingga terlibatnya Presiden dan Kapolri demi keadilan sesungguhnya bisa ditegakkan. Juga ada beberapa tuntutan tentang rehabilitasi kesehatan, itu yang memang kita tekankan. Tidak mungkin dari kami TGA terus untuk membantu keluarga korban,” ujar Dian.
[berita-terkait number=”4″ tag=”tragedi-kanjuruhan”]
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Abdurrochman dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan sejak awal hingga saat ini partainya konsisten mendorong dibentuk Pansus di DPR RI. Hal itu terus dikawal melalui Sekjen PKB Hasanuddin Wahid yang juga menjadi anggota DPR RI Komisi 10.
“Kami sebagai partai dan saya sebagai wakil ketua DPC PKB Kota Malang. Akan ikut menjadikan keputusan dari DPP PKB yang dimotori sekjen (Hasanuddin Wahid) untuk sepenuhnya mendukung terbentuknya Pansus di DPR RI. Ketua (Muhaimin Iskandar) dan Sekjen sudah menyuarakan tuntut yang diinginkan Aremania,” tandas Abdurrochman. [luc/but]
