Mojokerto (beritajatim.com) -Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mojokerto melakukan Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Kota Mojokerto. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan proses pencegahan potensi kerawanan.
Divisi Hukum, Pencegahan, Humas dan Partisipasi Masyarakat, Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati mengatakan, pemetaan IKP menyangkut pelaksanaan Pilkada sebelumnya. “Di Kota Mojokerto startnya di Pilkada 2018. Yakni segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang demokratis,” ungkapnya di salah satu hotel di Kota Mojokerto, Kamis (17/11/2022).
Pemetaan IKP tersebut, masih kata Dian, tujuannya untuk memetakan kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Hasil dari pemetaan akan dilakukan proyeksi dan deteksi dini untuk pencegahan Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Yang diutamakan adalah pencegahan melalui proses pengawasan.
“Jika tidak sesuai peraturan yang lalu, yang melanggar peraturan baru, ada data jadi kita benar-benar memaksimalkan untuk proses pencegahan. Kontruksi IKP ada empat dimensi yakni kontes sosial dan politik, penyelenggaraan Pemilu, kontestasi dan partisipasi. Dokumen akan disertakan sehingga ini benar-benar kejadian yang dialami mulai 2018-2021,” katanya.
Kabupaten/kota, lanjut Dian, hanya sebagai indikator untuk disampaikan ke tingkat provinsi dan akan diolah Bawaslu RI. Nantinya akan diketahui, Kota Mojokerto terindikasi baik level sedang atau nyaris tidak ada permasalahan suatu apapun. Sehingga nantinya antara kabupaten/kota lainnya tidak sama.
[berita-terkait number=”4″ tag=”bawaslu”]
Kasat Intel Polresta Mojokerto, Iptu Pujiyono mengatakan, ada beberapa permasalahan yang sempat muncul di Kota Mojokerto tapi tidak signifikan dan tidak terlalu berpengaruh. “Dukung mendukung di wilayah Mojokerto Kota belum nampak dalam proses pencalonan,” ujarnya.
Meskipun sudah ada yang mendukung Calon Presiden (Capres) Pemilu 2024. Wilayah hukum Polresta Mojokerto, lanjut Kasat Intel, membawai dua wilayah. Kabupaten dan Kota Mojokerto. Misalnya terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto, pihaknya tetap melakukan langkah antisipasi.
“Permasalahan di wilayah Kabupaten Mojokerto lebih dominan daripada Kota Mojokerto. Maping potensi konflik ipolekspsbudkam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan). Seperti kenaikan harga BBM, penetapan UKM yang saat ini adanya unjuk rasa, masih adanya peredaran narkoba,” urainya.
Dalam penanganan potensi konflik, Kasat Intel menjelaskan, pihaknya juga melakukan analisa, prediksi, langkah yang telah diambil dan langkah yang akan diambil. Sehingga pihaknya mengimbau untuk terus melakukan koordinasi terkait potensi kerawanan Pemilu 2024 agar potensi kerawanan tidak terjadi.
Sementara itu, Kepala Bidang Organisasi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto, Moch Chariris mengatakan, konteks politik di Mojokerto Raya hanya di situ-situ saja. “Dinamika sama. Konflik politik data ada di kepolisian, Bawaslu dan KPU, media tidak punya tapi hanya berdasarkan pengalaman (kejadian),” tegasnya.
Wartawan salah satu koran di Mojokerto ini mengingatkan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan indeks kerawanan Pemilu dalam perspektif media massa. Yakni terkait minimnya literasi, terutama untuk pemilih pemula sehingga dibutuhkan sosialisasi edukasi Pemilu kepada para pemilih pemula.
“Gadget, ancaman mulai dari serangan siber dan social engineering. Informasi hoaks, misinformasi dan disinformasi. Sehingga bisa diantisipasi dengan membangun karakter positif melalui, media massa, platform media sosial, kedekatan psikologi sosial, menjalin komunikasi antar lembaga dan membangun isu politik,” pungkasnya.[tin/kun]
