Bojonegoro (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro mulai melakukan beberapa tahapan persiapan pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang. Termasuk yang sudah berjalan diantaranya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan.
Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Bojonegoro, Mustofirin mengatakan, beberapa tahapan sudah dilakukan oleh KPU Bojonegoro. Termasuk dalam hal penetapan daerah pemilihan (Dapil). Tahapan ini mulai dilakukan KPU pada 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023 mendatang.
“Dalam Pemilu sebelumnya di Bojonegoro ada lima dapil. Nah apakah lima dapil ini masih sesuai atau ada penambahan dapil lagi ini masih dalam proses,” ujarnya, Minggu (13/11/2022).
Mustofirin mengungkapkan, ada tujuh prinsip yang menjadi pertimbangan penetapan dapil, yakni kesetaraan nilai suara. Dalam artian mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu dapil dengan dapil lainnya. Dengan prinsip, satu orang satu suara satu nilai.
Kedua, ketaatan pada sistem pemilu proporsional. Yakni, mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”pemilu-2024″]
Ketiga, proporsionalitas, yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan.
Keempat, integralitas wilayah, yakni daerah yang disusun menjadi satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi.
Kelima, berada dalam cakupan wilayah yang sama (coterminous). Keenam, kohesivitas sosial, adat istiadat dan kelompok minoritas, dan ketujuh kesinambungan.
Selain itu, secara khusus KPU Bojonegoro juga menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama sejumlah media di daerah setempat. Tujuannya, untuk menyerap masukan dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Kegiatan itu digelar pada Kamis (10/11/2022).
“Tujuannya adalah untuk mendapat input dari teman-teman media apa saja yang mesti dilakukan KPU ke depan, terutama komunikasi dengan media dan tata cara pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.
Menurut Firin, sapaan akrab Mustofirin, media ini penting karena, media menjadi salah satu pilar demokrasi dan menjadi titik ukur melakukan verifikasi dengan banyaknya berita hoax dan sebagainya. “Kepada siapa merujuk jika tidak ke media yang ada,” imbuhnya.
Sementara, dalam pemilu 2024 mendatang, KPU RI menarget pencapaian 77,5 persen keterlibatan masyarakat. Sementara KPU Bojonegoro sendiri pada Pemilu 2019 capaiannya 82 persen. “Capaian ini menjadi semangat kami dengan harapan tidak jauh dari capaian pemilu sebelumnya,” pungkasnya.
Sementara, salah seorang jurnalis foto di Kabupaten Bojonegoro Nurcholis mengungkapkan, karena tema dari FGD tersebut adalah peran media dalam penyebaran pemilu, tentu yang paling penting adalah kecepatan informasi pemilu. “KPU sebagai lembaga yang sangat dominan dalam penyelenggaraan pemilu harus bisa menberikan informasi yang cepat,” terangnya.
Apalagi, lanjut Nurcholis, dalam penyelenggaraan pemilu nantinya pasti akan muncul banyak informasi, baik itu hoax maupun yang lain. “Sehingga media bisa mendapat informasi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk disampaikan kepada masyarakat,” pungkasnya. [lus/ted]
