Kediri (beritajatim.com) -Pencegahan stunting menjadi progam prioritas nasional dan wujud komitmen pemerintah dalam melahirkan generasi emas di Indonesia tahun 2024 nanti. Merespon hal tersebut, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri massive melakukan upaya percepatan penurunan stunting, salah satunya dengan menyelenggarakan Audit Kasus Stunting Semester I di Ruang Pertemuan Balai Kelurahan Bangsal, Jumat (2/9/2022).
Sumedi, Kepala DP3AP2KB Menuturkan audit kasus stunting merupakan salah satu upaya dalam menurunkan angka kasus stunting yang ada serta mencegah munculnya kembali kasus stunting di Kota Kediri.
Pendekatan penurunan dan pencegahan stunting ini dilakukan melalui kegiatan pendampingan kepada 4 sasaran yakni calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, serta bayi dibawah dua atau lima tahun.
[berita-terkait number=”4″ tag=”kota-kediri”]
“Kegiatan prioritas ini sesuai dengan arahan pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024. Untuk itu hari ini kita adakan update stunting sebagai langkah penurunan stunting dan mengidentifikasi masalah yang menjadi penyebab stunting anak-anak di Kota Kediri dan nanti kita cari solusinya bersama-sama,” jelasnya.
Dikatakan Sumedi saat ini angka stunting di Kota Kediri yakni 12 persen jauh dibawah Provinsi Jawa Timur yakni 23 persen dan nasional 24 persen.
Untuk mensukseskan penurunan stunting pihaknya juga telah membentuk Tim Audit Kasus Stunting yang tersusun dalam SK Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Kediri tentang Tim Audit Kasus Stunting, nomor 188.45/1764/419.202/2022.
“Mudah-mudahan semua stakeholder terkait bisa bekerjasama, dengan adanya program ini inshaAllah pelan-pelan stunting di Kota Kediri kita turunkan atau bahkan bisa zero stunting,” tuturnya.
Sementara itu, Chevy Ning Suyudi Kepala Bappeda sekaligus selaku Ketua Tim TPPS mengatakan saat ini Ia sedang membuat regulasi agar Prodamas tahun 2024 bisa dimanfaatkan untuk skala kebutuhan prioritas seperti sanitasi, rumah tidak layak huni dan gizi. Sekaligus dalam kesempatan tersebut Ia berpesan agar masyarakat diberikan kemudahan akses informasi yang berkaitan dengan kesehatan.
“Kalau kita semakin serius dalam penanganan ini, maka yang terdata akan bertambah dan nanti pasti angkanya naik, tapi jangan khawatir karena kita ingin merubah perilaku dan permasalahannya bisa kita deteksi. Untuk Pak Lurah tolong masyarakatnya dibukakan akses untuk tempat bertanya dan belajar agar masyarakat mengetahui informasi yang pasti, artinya kalau ada laporan dari bawah Lurah bisa menghubungkan ke puskesmas agar masyarakat juga tidak lama menunggu. Mudah-mudahan di setiap kelurahan aksesnya bisa dibuka atau mungkin punya inovasi sendiri misal seminggu sekali ada rutin cek kesehatan anak,” terangnya.
Kegiatan audit kasus stunting akan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun dan pada audit kali ini yang menjadi pembahasan adalah konseling audit kasus stunting pada 3 lokus yaitu Kelurahan Bangsal, Kelurahan Manisrenggo, dan Kelurahan Bandar Lor.
Melalui kegiatan Audit Kasus Stunting ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang optimal dan bisa mengurangi serta merekomendasikan kasus stunting yang ada.
Adapun tim pakar yang dihadirkan dalam kegiatan ini diantaranya dokter spesialis anak, dokter spesialis obsetri dan genekologi, Psikolog dan Ahli Gizi. Kegiatan ini diikuti pula oleh Perwakilan Bappeda, Dinas Kesehatan, Camat, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPEKB), Kelurahan Locus, Puskesmas rujukan Kelurahan, Kader Kelurahan Locus dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Se- Kota Kediri. [nm/but]
