Jember (beritajatim.com) – Nyoman Aribowo, legislator DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyoroti arah pembangunan daerah. Dia meminta Pemerintah Kabupaten Jember mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat kecil, terutama petani.
“Kami mewakili masyarakat untuk menentukan arah kebijakan pemerintah ini mau ke mana. Boleh bupati punya program-program, tapi persetujuan dari program itu juga menjadi wilayah kami untuk men-sharingkan ke mana harus diarahkan,” kata Nyoman, ditulis Kamis (18/8/2022).
Menurut Nyoman, DPRD Jember punya hak dan kewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai undang-undang. “Maka itu ketika kami sebagai lembaga politik punya sikap, punya penegasan-penegasan, ini harus menjadi perhatian kita semua, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD yang menjadi pelaksana teknis kegiatan-kegiatan dalan APBD,” katanya.
[berita-terkait number=5″” tag=”dprd-jember”]
“Kami menyesalkan, banyak OPD yang lost control. Ketemunya saat kita tahu arahnya tidak sesuai yang kita harapkan, akhirnya kita wajar kalau emosi. Kita ini sebenarnya memberi kelonggaran kepada OPD, silakan secara teknis, secara detail program dijalankan. Tapi faktanya banyak pelaksanaan yang arah kebijakannya tidak sesuai,” kata Nyoman.
Nyoman berharap kontrol DPRD Jember semakin kuat ke depan, karena banyak hal yang tak sesuai harapan. Selama ini legislator tidak tahu bagaimana pelaksanaan program kerja OPD di lapangan, sehingga tak bisa menjawab pertanyaan konstituen. “Minimal kami harus detailkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami ke konstituen,” katanya.
Nyoman menyadari kebijakan penganggaran pemerintah daerah bisa berubah. “Pada awal kebijakan bupati, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mendapat anggaran Rp 153 miliar. Padahal bupati sebelumnya hanya dapat belasan miliar rupiah. Ternyata tidak bisa menyerap, sehingga alokasi anggaran turun ke Rp 53 miliar. Artinya sebuah kebijakan bisa berubah-ubah, tergantung kebijakan politiknya,” katanya.
“Kami kemarin membiarkan saja, bupati mau apa, monggo. Tapi faktanya hari ini kita tidak bisa hanya pasrah. Mohon Badan Anggaran DPRD Jember semakin ketat: ini arahnya mau ke mana, kok pertanian dari Rp 153 miliar dipangkas mennjadi Rp 53 miliar. Berarti keberpihakannya sudah jauh dibanding waktu kampanye (pilkada),” kata Nyoman.
Nyoman juga meminta kepada pemerintah daerah agar benar-benar tepat sasaran dalam memberikan bantuan dari APBD kepada masyarakat. “Mohon pola pikirnya diluruskan, bahwa arah kebijakan kita untuk petani kecil. Pemerintah hadir ojo nguyahi segoro (jangan menggarami lautan). Sebisa mungkin hal-hal yang tak perlu disentuh bantuan karena levelnya pengusaha atau pebisnis, tolong jangan disentuh. Sentuhlah yang kecil-kecil,” katanya.
“Jangan pernah ada lagi bantuan atau fasilitasi finansial atau material yang lain ke pihak-pihak yang punya kemampuan secara ekonomi maupun bisnis. Perlu ditegaskan, bahwa arah kebijakan menjadi kontrol utama kami. Soal teknis monggo, kami tidak paham. Kami minta lebih detail lagi kontrol. Yang kami khawatirkan arah keberpihakan yang tidak jelas,” kata Nyoman. [wir/kun]
