Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menilai, defisit senilai Rp2,690 triliun yang dipasang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro terlalu tinggi, Selasa (16/8/2022).
Anggota Banggar DPRD Kabupaten Bojonegoro Lasuri, mengatakan, defisit yang dipasang TAPD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2023 sebesar Rp2,690 triliun tersebut terlalu tinggi. Sehingga perlu adanya telaah ulang untuk menghitung kembali sumber pendapatan daerah.
“Defisit ini sangat besar, jika flashback di tahun sebelumnya, defisit yang dipasang Rp1,983 triliun baru terbayar diakhir tahun karena mendapat transfer kurang bayar DBH Migas di akhir tahun,” ujarnya.
[berita-terkait number=”5″ tag=”dprd-bojonegoro”]
Sementara dari sisi belanja keseluruhannya sebesar Rp6,762 triliun dan ditambah pengeluaran pembiayaan lainnya yang juga tercantum untuk dana abadi pendidikan berkelanjutan sebesar Rp500 miliar. Dari penambahan belanja dan dana abadi terakumulasi total Rp7,2 triliun.
“Dengan begitu, biaya yang masuk dengan biaya yang dikeluarkan ini tidak seimbang. Akhirnya dipasang defisit Rp2,690 triliun,” ujarnya.
Padahal, menurut politisi PAN itu, prinsip dari pembiayaan defisit adalah boleh ditutup dari nilai Silpa. Pada tahun sebelumnya, yakni di tahun 2022, Pemkab Bojonegoro memasang defisit sebesar Rp1,983 triliun. Jumlah tersebut terbayar karena di masa akhir tahun mendapat transfer DBH Migas.
“Sementara jika kita lihat secara akumulatif dari pendapatan 2022 sendiri per Juli hanya dikisaran Rp2,3 triliun. Jika misalnya diakumulasikan separo hingga Desember 2022 saja baru Rp4,6 triliun. Artinya Bapenda sudah memasang angka maksimal realisasi 2021,” terangnya.
Sehingga dengan pemasangan defisit yang terlalu tinggi ini perlu adanya pendalaman kembali di masing-masing fraksi. “Postur APBD harus rasional dan antara belanja dan target pendapatan yang dipasang saat ini sudah maksimal. Jangan sampai memaksakan diri yang berpotensi gagal bayar,” tambah Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto.
Sementara Ketua TAPD Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, bahwa dalam pemasangan Silpa tahun 2023 ada beberapa yang sudah dibuat sebagai masukan, yakni dari efesien belanja tahun 2022 sebesar 10 persen dari total APBD atau sebesar Rp594 miliar.
Dari perkiraan dana kurang bayar DBH Migas 2021 sebesar Rp990 miliar, dan perkiraan kurang bayar DBH Migas tahun 2022 sebesar Rp950 miliar. “Sehingga dari Silpa yang terpasang Rp2,690 triliun sesuai catatan masih ada kekurangan sekitar Rp164 miliar di cukupi dari penerimaan PAD,” jelasnya. [lus/kun]
