Bojonegoro (beritajatim.com) – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Bojonegoro melakukan aksi turun jalan di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Mereka membawa sejumlah tuntutan baik lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Beberapa tuntutan yang disampaikan diantaranya, menolak masa perpanjangan masa jabatan presiden dan amandemen UUD 1945, menuntut pemerintah mencabut kebijakan kenaikan PPN dan BBM, menolak kenaikan harga kebutuhan pokok, mulai dari minyak goreng, gas elpiji dan lainnya.
[berita-terkait number=”5″ tag=”demo”]
Massa yang terdiri dari ratusan mahasiswa itu juga menuntut agar pemerintah mencabut UU IKN, serta isu lokal yang dibawa adalah menuntut ketua DPRD Bojonegoro mengawal terkait regulasi kejelasan bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan rencana perpindahan pedagang di pasar kota.
“DPRD harus bisa membuatkan PKL suatu tempat yang nyaman untuk berdagang. Selain itu, para pedagang juga resah dengan wacana pemerintah memindahkan pedagang ke pasar wisata,” ujar Koordinator Aliansi Mahasiswa Bojonegoro, M Rifka Syahrizal, Rabu (20/4/2022).
Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memindahkan pedagang pasar kota ke pasar wisata ini, menurut para pendemo, tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Tetapi hanya untuk melancarkan bisnis oligarki. “Kita adalah korban oligarki, jadi jangan diam, lawan!,” ujar salah seorang orator dalam aksinya.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdullah Umar mengaku dalam melakukan pekerjaannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kemudian untuk para pedagang pasar, kita akan menampung aspirasi dari para pedagang. Dan akan memberikan fasilitas yang layak,” ujarnya.
Sebelum mengakhiri aksinya, para pendemo meminta kepada ketua DPRD Bojonegoro agar mendukung aksi Aliansi Mahasiswa Bojonegoro tersebut dengan menandatangani surat pernyataan.
“Kita kurang puas dengan jawaban ketua DPRD, karena sudah terlalu sering membual. Kami akan terus mengawal. Dalam waktu 3×24 jam jika tidak ada jawaban dari DPRD akan kembali menggelar aksi,” pungkas Presiden BEM Unugiri Bojonegoro, Syahrizal. [lus/kun]
