Puan Maharani tengah mengepakkan ‘sayap kebhinnekaan’ untuk mengejar takdir presidensial. Kakeknya Soekarno adalah presiden pertama republik ini. Ibundanya, Megawati, adalah presiden setengah periode menggantikan Abdurrahman Wahid di tengah jalan. Kini Puan tengah meniti jalan kembali ke istana.
Tentu saja ini bukan jalan pintas. Dia bakal menempuh jalan yang panjang untuk meyakinkan pemilih agar mencoblosnya di bilik suara pada 2024. “Popularitas Mbak Puan tergolong tidak terlalu besar. Dengan segala hormat, kiprah Mbak Puan di panggung politik nasional masih tereduksi,” kata Muhammad Iqbal, akademisi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Puan memang dikenal sebagai anak Megawati dan cucu Soekarno. Dia juga tengah memegang jabatan mentereng sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI. Namun survei terakhir sejumlah lembaga sigi menunjukkan semua atribut yang dimilikinya tidak berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan dan popularitasnya. Kepak sayap Puan masih belum menerbangkannya terlalu tinggi.
“Narasi politik nasional Mbak Puan masih kalah dengan sosok Ganjar, Tri Rismaharini, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo. Publik masih memerlukan banyak lagi bukti sosial dan bukti politik yang benar-benar pro populis dari Mbak Puan,” kata Iqbal.
Suko Widodo, akademisi FISIP Universitas Airlangga di Surabaya, menyebut cara komunikasi Puan harus diperbaiki. “Bu Puan hanya kurang piknik. Kurang tahu ke warung kopi. Dia harus lebih ramah dan mendengar,. Jangan suka ‘maido (mencela, red). Jangan terlalu baper. Dia harus merakyat agar didukung rakyat,” katanya.
Selama ini, menurut Suko, Puan masih terlalu elitis. Peran Puan sebagai Ketua DPR RI kurang dikenal masyarakat dan kurang menonjol. “Pesannya tidak sampai ke masyarakat bahwa dia punya reputasi. Peran urusan kenegaraan ini yang harus ditonjolkan,” katanya.
Masalahnya, tambah Iqbal, peran DPR RI yang dipimpin Puan dalam menjalankan fungsi legislasi jauh dari mengesankan. Sejumlah paket undang-undang yang mengatur masalah pandemi, mineral dan bahan tambang, reposisi Komisi Pemberantasan Korupsi, omnibus lawa, hingga pemindahan ibu kota negara yang selalu diklaim mendapat persetujuan rakyat, ternyata menuai kontroversi.
“Bahkan Undang-Undang Cipta Kerja menyisakan pekerjaan rumah, karena sebagian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, fungsi legislasi DPR yang dipimpin Mbak Puan tidak berjalan,” kata Iqbal.
Jika ingin terbang lebih tinggi, Puan harus mampu mengembalikan fungsi-fungsi DPR RI dan meyakinkan publik melalui bukti kerja nyata. “Tidak cukup hanya menanam padi disawah lalu di-blast (diramaikan di media sosial, red),” kata Suko.
Puan tidak cukup hanya mengandalkan loyalitas dan militansi kader-kader PDI Perjuangan. Menurut Iqbal, selama ini kader PDIP punya loyalitas dalam menjalankan perintah Mega. Namun, masalahnya selain preferensi pemilih terhadap partai tidak selamanya sejalan dengan preferensi terhadap kandidat presiden, posisi Puan kini tengah terancam oleh kehadiran Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga digadang-gadang menjadi kandidat presiden.
[berita-terkait number=”4″ tag=”empat-kunci”]
Suko menegaskan, kehadiran Ganjar menghancurkan legitimasi Puan. “Ganjar punya kapasitas komunikasi politik yang bisa diterima ala indonesia. Orang Indonesia punya karakter komunal, kebersamaan, saling bersaudara. Itu diambil mas ganjar dengan simbol-simbol kebanyakan orang. Dia tidak pernah main golf. Naik sepeda. Dia menggunakan atribut kebanyakan orang, dan didukung media sosial,” katanya.
Popularitas dan elektabilitas Puan juga bisa didongkrak oleh sosok calon pasangannya dalam pemilihan presiden mendatang. “Siapa posisi pasangannya dan apa posisi Puan Maharani? Apakah posisinya sebagai calon presiden? Tentu sangat berat, karena kader-kader PDIP yang saat ini berposisi gubernur dan menteri relatif lebih banyak berkiprah dan memiliki bukti sosial politik. Posisi ini tentu membuat Bu mega punya kalkulasi sendiri apakah akan tetap mencalonkan Puan,” kata Iqbal.
Suko menawarkan solusi untuk Puan, yakni berpasangan dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. “Kalau sama Anies, jadi dia. Tapi apa mau? Kalau mau realistis politik, dia gabung Anies, selesai. Ambyar kabeh logika itu. Tidak ada kawan dan musuh abadi. Kalau Puan presiden, wakilnya Anies, baru bisa jadi,” katanya. [wir/but]
