Memasuki separuh perjalanan, sejak dilantik 23 Oktober 2019 lalu, Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam situasi lumayan baik-baik saja. Tetapi nanti menjelang pemilihan umum (pemilu), pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024; situasinya sulit ditebak.
Menjelang agenda akbar demokrasi di Indonesia itu, tahun 2024, tensi politik sangat mungkin memanas. Persaingan untuk persiapan merebut pundi-pundi suara rakyat, pencitraan, saling sikut, adu manuver tak bisa dielakkan.
Pada tensi politik yang memanas itu, kendaraan besar Kabinet Indonesia Maju bisa saja turut kena imbas. Kabinet Jokowi ini rawan bubrah di akhir jalan.
Dan jika itu terjadi, Kabinet jelas dalam situasi sulit dalam menjalankan program pembangunan. Maka, rakyat pula yang kena dampak. Sebab Kabinet, di bidangnya masing-masing, adalah leader pelaksanaan pogram pembangunan.
Saat sekarang, komposisi Kabinet Jokowi berisi banyak kader partai politik. Bahkan ada menteri yang merangkap ketua umum parpol.
Pada Kabinet Jokowi ada kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dari seluruh partai yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya 3 partai yang tidak direkrut masuk kabinet. Ketiganya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Itu pun dengan catatan, meski tidak masuk kabinet, PAN sejak akhir tahun kemarin telah memastikan mendukung Kabinet Jokowi. Praktis partai yang tersisa di barisan oposisi tinggal PKS dan Demokrat.
Keberadaan kader PDIP, Golkar, PKB, NasDem, Gerindra, PPP di Kabinet Jokowi, sejauh ini, dalam situasi baik-baik saja. Tetapi, sekali lagi, entah nanti menjelang Pemilu 2024. Kabinet Jokowi rawan bubrah.
Menjelang Pemilu 2024 ada kemungkinan kader partai politik memilih mengundurkan diri dari Kabinet Jokowi. Alasannya bisa macam-macam. Misalnya atas perintah partai politik tempatnya bernaung. Partai politik yang semula berada di barisan koalisi tiba-tiba berbelok arah ke barisan oposisi. Manuver seperti ini sudah kerap terjadi dalam sejarah politik Indonesia.
Bisa pula ada menteri yang mundur atas inisiatif pribadi karena ingin fokus persiapkan maju di pilpres, pilkada, ataupun maju pemilihan legislatif. Mungkin juga ada alasan-alasan lain yang sulit ditebak.
Sejarah politik Indonesia mencatat, pada 11 Maret 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan mundur dari Kabinet Presiden Megawati Soekarno Putri. Jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang disandang SBY sejak 10 Agustus 2001 dilepasnya. Ketika itu, SBY memilih mundur karena merasa sudah tidak dipercaya lagi oleh Presiden Megawati. Tetapi pada tahun yang sama, SBY ternyata maju dalam pemilihan presiden. Kritik atas jalannya pemerintahan Presiden Megawati menjadi salah satu isu kampanye SBY dalam pemilihan presiden.
Pada tanggal 27 Juli 2016, pada saat perombakan Kabinet Kerja, Presiden Jokowi melepaskan Anies Baswedan dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jabatan yang disandang Anies Baswedan sejak 27 Oktober 2014 itu diserahkan kepada Muhadjir Effendy. Ketika itu, santer terdengar di perbincangan publik, Anies Baswedan dilepas karena visi politik yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Anies diduga terlalu sibuk melakukan konsolidasi untuk Pemilu 2019. Dugaan tersebut dibantah oleh Anies Baswedan. Tetapi beberapa bulan setelah tidak menjabat menteri, Anies ternyata maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Kritik atas jalannya pemerintahan Presiden Jokowi menjadi salah satu isu kampanye Anies Baswedan.
Pola seperti yang terjadi pada SBY dan Anies Baswedan sangat mungkin terulang menjelang Pemilu 2024. Apalagi di tahun 2024, pesta demokrasi berlangsung serentak. Berbarengan. Pilpres, Pileg, Pilkada. Sedangkan tokoh partai di Kabinet Jokowi merupakan kader-kader potensial. Kader yang memiliki peluang besar untuk maju dalam pertarungan politik.
Barisan koalisi pendukung Pemerintahan Jokowi pun rawan bubrah. Partai semula dalam barisan koalisi bisa tiba-tiba berbalik arah menjadi oposisi. Urusan mencari alasan formal adalah perkara mudah.
Tidak sekadar kader partai politik, menteri non-partai pun bisa tergoda masuk ke gelanggang pertarungan politik. Mereka bisa tiba-tiba mengundurkan diri dari Kabinet Jokowi lalu memilih maju di Pilpres, Pilkada, atau Pileg. Toh, SBY dan Anies Baswean dulunya juga bukan orang partai.
Semua tahu, tidak ada teman abadi dalam politik. Kawan jadi lawan. Itu manuver lumrah dalam politik Indonesia. Makanya Indonesia memiliki beberapa pepatah berwatak keras, semisal musuh dalam selimut, pagar makan tanaman, menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring.
Ketika menteri dalam Kabinet Jokowi mengundurkan diri, sangat mungkin, manuver politik selanjutnya isu kampanye berupa kritik atas pemerintahan Jokowi. Sebagai mantan menteri, mereka tentu memiliki banyak data tentang jalannya pemerintahan. Mereka bisa membeberkan berbagai usulan atau perencanaan program, saat menjadi menteri, yang tidak disetujui oleh Presiden Jokowi. Dukungan pelaksanaan program yang dinilai tidak maksimal. Perlakuan yang dinilai tidak adil. Sungguh, banyak sekali isu negatif yang bisa diumbar.
Tokoh politik yang selama menjadi menteri termasuk pendiam dan menjauh dari sorotan media massa, ketika mengundurkan diri, dia bisa berubah total. Tiba-tiba banyak bicara dan tiba-tiba sering mengundang wartawan. Tujuannya mengumbar borok pemerintahan.
[berita-terkait number=”5″ tag=”ribut-wijoto”]
Situasi politik kian pelik sebab Jokowi sudah tidak bisa maju lagi dalam ajang Pilpres 2024. Itu artinya, pilpres tanpa petahana. Terbuka lebar peluang bagi tokoh-tokoh lain untuk menjadi kandidat atau calon presiden. Maka persaingan bisa kian kompleks, keras, dan liar.
Nah, jika itu benar terjadi, yang rugi bukan sebatas Kabinet Jokowi. Rakyat turut dirugikan.
Lantas bagaimana menyikapinya? Agar situasi pemerintahan tetap stabil dan rakyat bisa hidup lebih nyaman. Setidak-tidaknya 3 hal perlu dipertimbangkan. Pertama, Presiden Jokowi perlu menyiapkan langkah antisipasi bila menteri-menteri mengundurkan diri menjelang Pemilu 2024. Antisipasi sejak dini bakal membuat situasi lebih terkendali. Kedua, Presiden Jokowi perlu lebih transparan dalam menjalankan pemerintahan. Transparansi bakal meminimalisir munculnya isu-isu negatif. Ketiga, seluruh menteri harus lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan politik praktis. [but]
