Mojokerto (beritajatim.com) – Himpunan Mahasiswa Muslim (HMI) Mojokerto menyoroti kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Mahasiswa mengkritik pembangunan di Kota Mojokerto di tengah pandemi Covid-19. Karena hal itu tidak mengedepankan kepentingan masyarakat.
Ketua HMI Mojokerto, Elang Teja Kusuma mengatakan, pihaknya mengkritik kebijakan yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat. “Anggaran banyak digunakan untuk pembangunan, padahal warga Kota Mojokerto masih banyak yang membutuhkan,” ungkapnya, Kamis (6/1/2022).
[berita-terkait number=”5″ tag=”pemkot-mojokerto”]
Menurutnya, pembangunan fisik penting untuk mempercantik Kota Mojokerto penting namun ada hal yang lebih penting di tengah pandemi Covid-19. Yakni masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan dan harus diperhatikan. Pembangunan yang dilakukan dinilai hanya simbolisasi namun minim manfaat.
“Daripada anggaran dihabiskan untuk menempel pernak-pernik yang ikonik namun minim manfaat, alangkah baiknya jika digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Kaum miskin kota tidak butuh dengan wajah kota yang indah saja. Mereka berharap, slogan recovery ekonomi,” katanya.
Pihaknya berharap, kinerja Pemkot Mojokerto lebih berpihak kepada rakyat. Seperti masih bertahannya Perwali Nomor 55 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kota Mojokerto. Karena saat ini, Kota Mojokerto sudah berada di Level 1.
“Di dalam regulasi itu kita berbicara denda administratif yang kami resahkan, karena kondisi kota Mojokerto sekarang sudah berada di Level 1. Kami berharap kebijakan yang ditelurkan nantinya pro rakyat dan bukan kebijakan yang lahir dari kepentingan,” tegasnya. [tin/suf]
