Jember (beritajatim.com) – Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi Universitas Jember, menilai ada dua fraksi yang punya pandangan umum terbaik terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun 2020.
Dua fraksi itu adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya. “Fraksi PKB memilih menggunakan narasi satire atau menyindir pemerintahan Faida yang telah mencetak ‘prestasi beruntun’ Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), yakni disclaimer pada 2019 dan tidak wajar pada 2020,” kata Iqbal, Sabtu (3/7/2021).
PKB mencermati bahwa tidak pernah ada dalam sejarah pemerintah daerah di Jawa Timur yang mendapatkan prestasi pahit seperti ini. “Ditegaskan lagi, Fraksi PKB menyadari bahwasanya LPP APBD adalah hasil karya pemerintahan bupati sebelumnya. Pesan politik yang dikomunikasikan oleh PKB kepada Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Firjaun Barlaman adalah segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dari LHP BPK. Jika tidak, persoalan-persoalan tersebut akan menjadi beban bagi pemerintahan Hendy-Firjaun untuk selanjutnya,” kata Iqbal.
Namun di tengah pandangan kritisnya, Iqbal melihat Fraksi PKB masih sangat percaya kepada pemerintahan Hendy-Firjaun. Ini terlihat dari pernyataan, bahwa ‘kita semua tidak sedang merencanakan kegagalan. Dan itulah kenapa kita semua membutuhkan kerja rapi dan terkonsep’.
Satire juga digunakan Fraksi GIB. Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya memilih membangun narasi politik yang sarat nada satire kepada pemerintahan Nupati Faida dan sekaligus memperkuat dukungan serta menaruh harapan besar kepada pemerintahan Hendy-Gus Firjaun,” kata Iqbal.
“Narasi politiknya antara lain begini: ‘Bupati Faida yang berbuat, Bupati Hendy yang bertanggungjawab. Karena malaikat yang bernama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) saja tidak sanggup memberi penilaian apapun terhadap pelaksanaan APBD 2020 alias Tidak Wajar. Sebuah predikat terburuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Entah peraturan siapa yang digunakan ketika itu, hingga BPK tidak sanggup menilainya lagi,” kata Iqbal.
Kritik satire GIB juga jelas terpancar dari kalimat ini: ‘Rasa-rasanya Jember kala itu, seperti bukan masuk wilayah Indonesia, karena hampir semua peraturan negara ini diabaikan begitu saja. Padahal kita semua tahu, bahwa Jember bukanlah kerajaan kan? Dipicu oleh disharmoni alias buruknya komunikasi yang dibangun Eksekutif dengan legislatif dan tidak adanya Peraturan Daerah tentang APBD Jember. Semua apa kata Bupati kala itu’.
[berita-terkait number=”4″ tag=”dprd-jember”]
Menurut Iqbal, Fraksi GIB yang terdiri atas Partai Gerindra, Perindo, dan Partai Berkarya meminta bupati yang baru tidak mengulang sejarah buruk dan kelam pemerintahan masa lalu, untuk masa sekarang dan yang akan datang. “Jember harus bangkit dari keterpurukan ini. Setuju saudara-saudara? Maka, etika dan ego politik pimpinan daerah harus dijaga dan dijunjung setinggi-tingginya. Jika tidak, jutaan rakyat Jember lah yang dikorbankan, seperti yang kita lihat dan rasakan sekarang ini,” katanya menyitir pernyataan resmi GIB.
“Pandangan fraksi di DPRD itu pada hakikatnya merupakan realitas politik yang sarat simbol dan makna politik. Seperti halnya komunikasi sebagai sebuah proses yang melibatkan pembicaraan, akan tetapi pembicaraan yang dimaksud di sini adalah pembicaraan dalam arti yang lebih inklusif, yang berarti segala cara orang bertukar simbol, memproduksi kata-kata yang dituliskan maupun diucapkan. Di dalam konteks sebuah teks pembicaraan politik selalu ada makna simbol politik,” kata Iqbal.
Iqbal kemudian mengutip pakar Steven Chaffee dalam artikel di jurnal Political Communication Edisi 18. Chaffee menyinggung isi dan arah politik yang akan selalu menjadi penting. “Arah di mana upaya yang paling inventif atau ‘pandai mencipta atau merancang’ diperlukan lebih banyak berkaitan dengan dinamika politik komunikasi. Seperti yang mungkin diungkapkan Lasswell: Siapa yang mengatakan apa kepada siapa dengan tujuan apa,” katanya. [wir/suf]
