Pasuruan (beritajatim.com) – Aksi penolakan Full Day School (FDS) terus mengalir dari berbagai daerah. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh para santri dan guru Madin di wilayah Kabupaten Pasuruan. Mereka memasang ribuan spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang akan memberlakukan FDS tersebut.
Para santri dan guru Madin itu memasang ribuan spanduk di sepanjang jalur Pantura Pasuruan – Probolinggo dan sejumlah jalan protokol maupun di lokasi – lokasi lembaga pendidikan yang ada di wilayah mereka masing-masing. Meski begitu, aksi yang dilakukan secara serentak itu berjalan dengan tertib.
Salah satu spanduk yang dipasang tersebut bertuliskan kalimat seperti ini: “FDS dan Permendikbud 23/2017 mematikan Madrasah Diniyah dan TPQ dan Membunuh Karakter Anak Bangsa”.
Dari pantauan beritajatim.com selain memasang spanduk mereka juga turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya supaya mendesak Pemerintah mencabut sekolah penuh selama lima hari tersebut. Aksi mereka ini dilakukan di Desa Semambung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.
“Jangan membuat pilihan pada lembaga pendidikan, karena dikhawatirkan kalau yang tidak menjalankan 5 hari sekolah bakal tidak diberi perhatian dari pemerintah,” ujar Plt Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan, KH Sonhaji Abdushomad saat ditemui beritajatim.com, Minggu (20/8/2017).
Apa yang disampaikan oleh KH Sonhaji tersebut, menyusul dengan adanya pernyataan dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, yang sudah memberikan pernyataan bahwa sekolah dibebaskan memilih 5 hari atau 6 hari sekolah
Sementara itu, Ketua LP Maarif PCNU Kabupaten Pasuruan, KH Mujib Imron meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya bisa tegas dengan adanya Permendikbud 23/2017 tersebut.
“Kami minta Presiden Jokowi harus bersikap tegas, kalau dicabut ya segera dicabut (Permendikbud 23/2017.red),” tegas ulama yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasini tersebut. [oci/but]
