Kediri (beritajatim.com) — Walikota dan Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar-Lilik Muhibbah menyampaikan visi-misi dihadapan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa dan anggota DPRD Kota Kediri, Jumat (3/5/2019) bertempat di Kantor DPRD Kota Kediri.

[berita-terkait number=”4″ tag=”kota-kediri”]Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Mas Abu-Ning Lik memiliki sepuluh program unggulan. Yakni, Prodamas Plus, service city card, open and clean government, asuransi kesehatan universal, home care kondisi darurat lansia dan balita, pendidikan gratis dan berkualitas, pengembangan usaha milik RW atau koperasi RW, penciptaan 15.000 wirausaha baru, 1 kelurahan 1 RTH dan Kampung Keren (kreatif dan independen).

Mendorong terwujudnya Jembatan Mrican untuk mengurangi kemacetan, mewujudkan Kota Kediri yang bersih, indah, nyaman dan berwawasan lingkungan. Kemudian percepatan penurunan kemiskinan, percepatan pengurangan pengangguran, pelaksanaan Prodamas Plus yang baik untuk mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan pembangunan di Kota Kediri, serta peningkatan level smart city.

Untuk perencanaan pembangunan, lanjut Mas Abu tentunya akan menyesuaikan dengan rencana pembangunan nasional maupun Jawa Timur.
“Nanti ke depan akan banyak rekonsiliasi RPJM kami, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional. Yang paling urgent adanya exit tol dan airport. Dan nantinya UB serta universitas lain akan berkembang pesat dan semakin banyak investor,” jelasnya.
Mengenai ring road Mas Abu menambahkan sedang menawarkan rencana tersebut ke pemerintah pusat. Karena kalau Kota Kediri saja belum mampu untuk membangun ring road.
Dalam kesempatan ini walikota berusia 39 tahun ini juga menuturkan capaian yang telah diraih Kota Kediri selama tahun 2014-2019.
“Selama periode pertama, pemerintah Kota Kediri telah berhasil mencapai target kinerja RPJMD Kota kediri. Hal ini terlihat dari beberapa indikator makro pembangunan mengalami peningkatan diantaranya: Indeks reformasi birokrasi mencapai 76,69%, Indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,25 atau 80,98, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 58,29 yang telah melampaui target dari tahun 2018 sebesar 55,7, Indeks kota layak huni sebesar 63,97 yang melampaui target tahun 2018 sebesar 63,94, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 77,13, Tingkat kemiskinan turun menjadi 7,68%, Indeks kerukunan antar umat beragama sebesar 3,76% yang melampaui target tahun 2018 sebesar 2,85%, Pertumbuhan ekonomi dengan tembakau mencapai 5,14%, pertumbuhan ekonomi non industri tembakau mencapai 7,02%, Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,63% di tahun 2017. Selain itu, selama lima tahun terakhir indeks GINI Kota Kediri kategori rendah pada tahun 2017 yaitu 0,4. Inflasi Kota Kediri juga rendah sebesar 1,97%. Berdasarkan opini BPK dalam hal pengelolaan keuangan, Kota Kediri berhasil memperoleh WTP selama 4 tahun dari tahun 2014-2017. Di tahun 2018 nilai SAKIP di Kota Kediri mencapai BB. Kawasan kumuh di Kota Kediri turun dari 69,1 hektar tahun 2015 menjadi 5,44 hektar dari luas Kota Kediri pada tahun 2018,” urainya.

Khofifah menuturkan bila di Kota Kediri kebetulan memiliki inflasi yang rendah, angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar untuk pendidikan yang sangat bagus. Maka dari itu, dirinya berpesan agar SMA dan SMK yang dua tahun berturut-turut ini berada di bawah kewenangan provinsi untuk ikut dikawal. Kemudian untuk capaian-capaian strategis indeks pembangunan manusia tetap ditingkatkan dan terus terkawal.
“Ditambahkan lagi kemarin kami telah menandatangani MoU dengan Pangdam untuk mentransformasi SMA Negeri 5 Kediri menjadi boarding school yang dikerjasamakan dengan TNI AD. Ini kelanjutan dari kerjasama pemprov dengan angkatan udara, angkatan laut dan kepolisian,” ujarnya.

Hadir dalam kegiatan ini pula Jajaran OPD Pemprov Jatim, Forkopimda Kota Kediri, Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ketua dan anggota DPRD Kota Kediri, Ketua TP PKK, Tokoh Agama dan Masyarakat Kota Kediri serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. [adv hms/nng].






