Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 25 ribu Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Surabaya berubah status tidak memenuhi kriteria penerima manfaat, setelah diterapkannya program uji coba Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Kebaruan data tersebut juga diiringi dengan bertumbuhnya daftar KK penerima bansos baru yang jumlahnya semakin besar, mencapai 51 ribu KK setelah selesai proses verifikasi.
Hal itu disampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat bertemu Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, ketika meninjau pelaksanaan uji coba Perlinsos di Kantor Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7/2026).
Muhammad Qodari menjelaskan, bahwa salah satu tujuan utama digitalisasi data bansos ini dapat mengurangi kesalahan sasaran. Baik penerima yang sebenarnya tidak berhak (inclusion error) maupun warga yang berhak tetapi belum menerima bantuan (exclusion error) dapat diketahui dengan akurat.
Uji coba Perlinsos Digital telah dilakukan di Surabaya sejak Juni 2026. “Prinsipnya harus adil kepada yang berhak menerima. Yang tidak layak tidak boleh menerima. Selama ini ada inclusion error atau mereka yang tidak berhak malah masuk, dan exclusion error ketika yang berhak justru terlewat,” ujar Qodari.
Menurut dia, dari data lama penerima bansos di Surabaya yang sebelumnya mencapai sekitar 101 ribu KK, hasil pemutakhiran menemukan sekitar 25 persen atau kurang lebih 25 ribu KK mengalami inclusion error.
Data tersebut kemudian dikeluarkan (dicoret) karena setelah diverifikasi tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.
“Terjadi inclusion error sebesar 25 persen atau sekitar 25.000 KK yang tidak berhak dan akhirnya dikeluarkan dari data,” kata Qodari.
Di sisi lain, Perlinsos Digital juga menemukan warga yang sebelumnya belum menerima bantuan meski dinilai layak. Dari hasil pemutakhiran, sekitar 51 ribu KK atau setara 175 ribu jiwa masuk sebagai penerima baru.
“Bayangkan, ada sekitar 51.000 KK atau setara 175.000 jiwa yang selama ini harusnya dapat tapi tidak menerima. Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos,” tegasnya.
Setelah seluruh proses pemutakhiran dan verifikasi dilakukan, jumlah penerima bansos di Surabaya menjadi sekitar 119 ribu KK. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan data sebelumnya yang mencapai sekitar 101.750 KK.
Qodari mengatakan, perubahan data tersebut dimungkinkan karena sistem melakukan verifikasi berbasis teknologi. Aplikasi Perlinsos menggunakan pencocokan identitas melalui face recognition yang terintegrasi dengan data KTP elektronik.
Selain itu, sistem melakukan pemeriksaan silang terhadap sejumlah indikator kepemilikan aset melalui data lintas instansi. Di antaranya data daya listrik dari PLN, kepemilikan kendaraan dari kepolisian, hingga kepemilikan tanah dari ATR/BPN.
“Sistem ini sangat adil karena yang menjawab adalah mesin dan data lintas kementerian/lembaga. Tidak ada lagi subjektivitas. Kalau ada sanggahan, bisa langsung diajukan di sistem,” jelasnya.
Qodari juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Surabaya yang mampu menjalankan uji coba Perlinsos Digital dengan cakupan pendataan hampir 100 persen. Dari total lebih dari 1 juta KK di Surabaya, sebanyak 334.560 KK mendaftar melalui agen Perlinsos yang terdiri dari ASN, RT/RW, dan petugas Program Keluarga Harapan (PKH) serta 62.673 KK melakukan pendaftaran secara mandiri.
Ia menambahkan, dalam proses pendataan tersebut terdapat warga yang menolak menerima bantuan karena merasa tidak berhak. Jumlah warga yang menyatakan menolak mencapai 359.856 KK.
“Di Surabaya ada sebanyak 119.000 KK yang berhak menerima bantuan. Hebatnya lagi, ada yang menolak karena sadar diri tidak berhak menerima bansos sebanyak 359.856 KK,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan proses pendaftaran Perlinsos di Surabaya telah mencapai 99,74 persen atau hampir selesai seluruhnya.
Melalui aplikasi Sayang Warga, sebanyak 1.000.458 KK telah terjangkau dari total 1.003.068 KK di Surabaya.
Pemkot Surabaya juga menyiapkan 13.049 agen untuk membantu warga yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Untuk pendaftaran Perlinsos, Pemkot Surabaya menyiapkan agen untuk memfasilitasi pendaftaran warga yang belum memiliki IKD,” ujar Eddy.
Ia mengakui, pada awal pelaksanaan sempat terjadi perlambatan sistem karena tingginya akses pengguna. Namun setelah dilakukan perbaikan infrastruktur, proses verifikasi kini berjalan lebih cepat.
“Saat ini proses verifikasi sudah langsung keluar hasilnya. Kita masih menyisakan sekitar 2.610 KK yang belum terdata, terbanyak di Kelurahan Dukuh Setro. InsyaAllah dalam 1 sampai 2 hari ke depan target 100 persen akan tuntas,” jelas Eddy.
Untuk diketahui, uji coba Perlinsos Digital di Surabaya ini dimulai sejak 4 Juni 2026 dan menjadi salah satu pilot project nasional.
Pada tahap awal, sistem memproses dua jenis program perlindungan sosial yang nantinya dikembangkan hingga mencakup tujuh jenis bantuan sosial secara menyeluruh di Indonesia. (rma/ian)
