Ringkasan Berita:
- Kota Mojokerto masuk tiga besar nasional dalam uji coba digitalisasi bantuan sosial melalui Perlinsos.
- Pendataan telah menjangkau 22.957 KK atau 46,47 persen dari target 49.368 KK.
- Wali Kota Ika Puspitasari menyebut transformasi digital akan membuat layanan publik lebih akurat dan tepat sasaran.
- Kemkomdigi menilai Mojokerto menunjukkan progres baik dalam membangun ekosistem layanan publik berbasis data terintegrasi.
Mojokerto (beritajatim.com) – Kota Mojokerto kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kota berjuluk Spirit of Majapahit itu berhasil masuk tiga besar nasional dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Capaian tersebut terungkap dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Uji Coba Terbatas Perlinsos yang diselenggarakan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Pendapa Sabha Kridatama Rumah Rakyat. Hingga 22 Juli 2026, pendataan Perlinsos di Kota Mojokerto telah menjangkau 22.957 kepala keluarga (KK) atau 46,47 persen dari target sebanyak 49.368 KK.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan capaian tersebut menempatkan Kota Mojokerto di posisi ketiga nasional sekaligus peringkat kedua di Jawa Timur. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan.
“Alhamdulillah target kita sudah tercapai 46 persen untuk Perlinsos dan IKD kita sudah mencapai 32 persen. Tentu dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala, salah satunya hari ini dapat dilihat adanya antrean karena server Perlinsos sedang mengalami gangguan,” ungkapnya, Kamis (23/7/2026).
Meski masih menghadapi kendala teknis berupa gangguan server, perempuan yang akrab disapa Ning Ita itu memastikan proses pendataan tetap berjalan. Ia menilai implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih modern, cepat, dan terintegrasi.
Menurutnya, data kependudukan yang telah terdigitalisasi akan membantu pemerintah menyusun kebijakan pembangunan sekaligus memastikan berbagai program, termasuk bantuan sosial, dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.
“Kalau data kependudukan kita sudah berbasis digital datanya pasti akan lebih akurat, lebih valid. Ke depan perencanaan daerah itu bisa lebih tepat sasaran kemudian dan semua program yang kita rencanakan itu mudah untuk dilakukan evaluasi karena basis datanya lebih akurat sehingga margin errornya pun bisa lebih rendah,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Aris Kurniawan, menyebut Kota Mojokerto menjadi salah satu daerah yang menunjukkan perkembangan positif dalam implementasi transformasi digital.
Menurut Aris, uji coba Perlinsos bukan hanya berfokus pada digitalisasi penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi langkah awal membangun ekosistem layanan publik yang saling terhubung melalui interoperabilitas data.
“Berbagi data dan interoperabilitas sistem merupakan lompatan besar. Kalau ini berhasil, manfaatnya tidak hanya untuk digitalisasi bansos, tetapi juga layanan kesehatan dan berbagai layanan dasar lainnya. Saat ini kita masih dalam tahap pembelajaran dan melakukan berbagai penyempurnaan terhadap sistem,” katanya.
Ia menambahkan, integrasi sistem antarlembaga nantinya akan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah tanpa harus berulang kali mengisi formulir maupun menyerahkan dokumen yang sama.
“Kemauan berbagi data dari kementerian lembaga itu satu hal yang saya pikir sangat menggembirakan karena nanti harapannya masyarakat akan dimudahkan, enggak ada lagi ngisi formulir berkali-kali karena kita sudah punya identitas digital. Satu IKD nanti bisa digunakan untuk seluruh layanan publik tanpa harus fotokopi lagi,” ujarnya.
Keberhasilan Kota Mojokerto masuk jajaran tiga besar nasional dalam uji coba Perlinsos menjadi indikator kesiapan daerah dalam mengakselerasi transformasi digital. Jika implementasi tersebut berjalan optimal, manfaatnya tidak hanya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, efisien, dan berbasis data yang akurat. [tin/beq]
