Said Abdullah: Rumah Layak Huni Harus Bisa Diakses Seluruh Warga
Ringkasan Berita:
- Said Abdullah mengalokasikan seluruh dana reses untuk membantu renovasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep.
- Program menyasar warga miskin di 19 dusun yang tersebar di lima desa di Pulau Talango.
- Bantuan diprioritaskan bagi masyarakat desil 1 hingga 3 dan telah melalui verifikasi lapangan.
- Program ini disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas penggunaan dana reses anggota DPR RI.
Sumenep (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) XI Jawa Timur, Said Abdullah, menegaskan rumah layak huni harus dapat diakses seluruh masyarakat. Komitmen itu diwujudkan melalui program bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi warga di Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep.
Program tersebut secara simbolis diserahkan kepada warga Pulau Talango pada Rabu (22/7/2026). Bantuan difokuskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di Madura.
Menurut Said Abdullah, pangan, sandang, dan papan merupakan kebutuhan dasar yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk memiliki tempat tinggal yang layak.
“Salah satu kebutuhan penting itu adalah rumah sebagai tempat tinggal, tempat setiap keluarga menorehkan sejarah dan mengukir harapan. Sayangnya, tidak semua rumah tangga bisa mendambakan, sementara yang sudah memiliki rumah sebagiannya harus menerima keadaan rumahnya tidak layak huni. Semuanya terjadi karena keterbatasan ekonomi,” ujar Said.
Ia menjelaskan, persoalan perumahan di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Secara nasional, backlog perumahan masih mencapai sekitar 15 juta unit, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni dibandingkan dengan ketersediaannya.
Selain itu, jumlah rumah tidak layak huni juga masih tinggi. Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat sekitar 43,3 juta rumah tangga di Indonesia yang masih menempati rumah tidak layak huni.
Kondisi tersebut juga terjadi di Madura. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat rumah layak huni di wilayah Madura baru mencapai sekitar 71 persen. Artinya, sekitar 29 persen rumah warga masih tergolong tidak layak huni. Angka tersebut disebut lebih rendah dibandingkan rata-rata rumah layak huni di Jawa Timur yang telah mencapai sekitar 80 persen.
“Atas dasar itulah, sebagai bagian dari penyelenggara negara, dan diberikan amanah oleh rakyat di Madura menjalankan tugas kedewanan, sudah sepatutnya untuk ikut terlibat dalam agenda-agenda memberdayakan warga memperbaiki rumahnya agar lebih layak. Oleh sebab itu, pada reses periode ini, saya menyalurkan sepenuhnya uang reses untuk membantu warga di Sumenep memperbaiki rumah mereka,” katanya.
Said menegaskan, penyaluran bantuan tersebut juga merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPR RI.
“Pada Rabu 22 Juli 2026 secara simbolik kami serahkan uang reses tersebut kepada saudara-saudara di Pulau Talango, Kabupaten Sumenep. Program renovasi rumah dari uang reses DPR saya salurkan kepada lima desa di Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. Penyampaian ini sekaligus sebagai bentuk pelaporan saya kepada publik sekaligus bentuk pertanggungjawaban publik sebagai anggota DPR,” ujarnya.
Program renovasi rumah itu mencakup warga di 19 dusun yang tersebar di lima desa di Kecamatan Talango. Dusun penerima bantuan meliputi Onggan Padike, Jate Laok, Tanjung Alang, Jate Daya, Lembana, Galise Daya, Galise Laok, Sakola’an, Masjid, Baru, Gedungan, Guntong, Pesisir, Jeruk Porot, Sarotak, Ellong, Andun, Jamaleng, dan Sarotak.
Said mengatakan, penerima bantuan merupakan warga yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 3, yaitu kategori masyarakat sangat miskin, miskin, dan hampir miskin berdasarkan klasifikasi pemerintah.
“Warga yang menerima bantuan perbaikan rumah rata-rata berada dalam rentang desil 1 sampai 3, yakni golongan masyarakat yang oleh pemerintah dikategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Selain itu, tim lapangan kami juga melakukan verifikasi fisik atas kelayakan yang bersangkutan menerima bantuan perbaikan rumah. Setelah menerima bantuan tunai untuk perbaikan rumah, kami juga menerjunkan tim untuk melakukan monitoring dalam melihat warga memperbaiki rumahnya,” tutur Said.
Melalui program tersebut, Said berharap semakin banyak warga di Pulau Talango yang dapat menikmati hunian yang lebih layak, sehat, dan aman sehingga kualitas hidup masyarakat dapat terus meningkat. [beq]
