Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat pembangunan pintu air di muara Kali Jagir sebagai solusi jangka panjang mengatasi banjir akibat curah hujan tinggi yang berbarengan dengan pasang air laut (rob). Menurutnya, keberadaan pintu air menjadi kebutuhan mendesak untuk mengendalikan masuknya air laut ke kawasan permukiman saat musim hujan.
“Selama ini, air dari laut masuk lewat muara tersebut. Kasus banjir dua hari lalu menjadi bukti sulitnya penanganan karena tingginya curah hujan berbarengan dengan pasang air laut. Solusinya, kita butuh pintu air di muara Kali Jagir,” kata Eri Irawan, Jumat (17/7/2026).
Eri mengatakan pembangunan pintu air diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar hingga Rp200 miliar apabila menggunakan metode Corrugated Steel Sheet Pile (CSSP). Karena nilainya cukup besar, DPRD bersama Pemkot Surabaya akan mengupayakan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
“Kami berharap APBN ikut mendukung. Sebab, wilayah sungai tersebut sebenarnya berada di bawah pengelolaan dan kewenangan pemerintah pusat melalui BBWS Brantas,” ujar politisi muda PDI Perjuangan ini.
Sembari menunggu realisasi pembangunan pintu air, Pemkot Surabaya akan menjalankan langkah jangka pendek melalui normalisasi Kali Jagir hingga kawasan muara. Proyek pengerukan tersebut dijadwalkan dimulai pada 16 Juli dan ditargetkan berlangsung selama hampir satu bulan.
“Mulai tanggal 16 Juli kemarin proses normalisasi Kali Jagir sampai ke muaranya dimulai. Ini akan berlangsung selama hampir satu bulan. Kami dari Komisi C juga akan turun langsung mengecek ke lapangan untuk memastikan progresnya berjalan optimal,” katanya.
Selain normalisasi sungai, Komisi C juga menilai peremajaan alat berat menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda. Eri menyebut sebagian besar alat yang digunakan untuk normalisasi sungai telah berusia lebih dari satu dekade sehingga perlu diganti melalui penganggaran tahun depan.
Dalam rapat pendalaman LKPJ, Komisi C juga mengevaluasi realisasi APBD 2025 di sektor pekerjaan umum. Dari alokasi anggaran sekitar Rp1,7 triliun, realisasi belanja mencapai Rp1,56 triliun atau sekitar 88 persen.
“Ada beberapa proyek yang terpaksa diputus kontraknya karena pihak kontraktor tidak memenuhi standar pelaksanaan. Langkah pemutusan ini penting agar kualitas proyek di Surabaya tetap terjaga dengan baik,” jelas Eri.
Dia menambahkan, upaya penanganan banjir tidak hanya bergantung pada pembangunan pintu air, tetapi juga normalisasi sungai, peremajaan alat berat, dan optimalisasi rumah pompa, termasuk penyelesaian Rumah Pompa Petani Nginden yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Eri berharap berbagai langkah tersebut mampu meningkatkan ketahanan Surabaya dalam menghadapi banjir akibat cuaca ekstrem.
“Target ke depannya jelas, mempercepat waktu surut air, memperkecil luas genangan, serta meminimalkan durasi banjir di titik-titik rawan Kota Surabaya,” pungkasnya. [asg/kun]
