Ponorogo (beritajatim.com) – Gelombang hoaks di media sosial (medsos) ternyata tak mampu menghambat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Ponorogo.
Di tengah maraknya informasi menyesatkan yang membuat sebagian warga ragu bahkan menolak didata, capaian sensus justru menembus 54,93 persen. Angka itu jauh melampaui target sementara yang ditetapkan sebesar 42,90 persen. Keberhasilan itu menjadi bukti bahwa pendekatan persuasif dan pengawasan ketat mampu menjaga laju pendataan di lapangan di Bumi Reog.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Ponorogo, Evy Trisusanti, mengungkapkan hingga pembaruan data hari Jumat (17/7/2026) hingga pukul 08.09 WIB hari progres pendataan telah mencapai 54,93 persen.
Angka tersebut berada di atas target yang ditetapkan pada periode yang sama, yakni 42,90 persen. Dari total target 462.545 objek pendataan, sebanyak 254.078 telah berhasil didata.
“Jadi untuk sampai hari ini kami sudah hampir 55 persen, tepatnya 54,93 persen. Sebenarnya targetnya 42,90 persen, jadi capaian kami sudah berada di atas target,” kata Evy.
Menurut Evy, keberhasilan itu tidak diraih dengan mudah. Salah satu tantangan terbesar justru datang dari derasnya informasi yang menyesatkan di media sosial mengenai pelaksanaan sensus ekonomi. Informasi tersebut membuat sebagian masyarakat ragu bahkan menolak didata.
“Pengaruh media sosial yang menyampaikan hal-hal yang keliru mengenai pendataan sensus ekonomi itu sangat banyak dan sangat masif,” ungkapnya.
Selain menjaga motivasi petugas, BPS Ponorogo menerapkan disiplin target harian. Setiap petugas diminta menyelesaikan sekitar 12 objek pendataan setiap hari. Objek tersebut dapat berupa pendataan keluarga maupun usaha, baik sektor pertanian maupun nonpertanian.
Tidak hanya itu, pengawasan dilakukan setiap hari melalui sistem dashboard yang menampilkan perkembangan pendataan secara real time. Tim teknis, administrasi, teknologi informasi, hingga penanggung jawab wilayah ikut melakukan monitoring agar setiap kendala di lapangan dapat segera diselesaikan.
“Jadi kami bergerak progresif. Kalau ada masalah segera diatasi dan langsung diberikan arahan kepada teman-teman, sehingga progres pendataan tidak berhenti,” jelasnya.
Meski demikian, Evy mengakui masih ada warga yang menolak didata. Penolakan tersebut bukan hal baru bagi BPS, karena juga kerap terjadi dalam berbagai kegiatan survei. Namun sejauh ini, pendekatan persuasif masih menjadi cara yang paling efektif.
“Kami biasanya menghubungi ketua RT atau tokoh masyarakat setempat untuk memberikan pengertian kepada warga. Ketakutan mereka sebenarnya tidak beralasan. Dengan berbagai cara akhirnya sebagian besar bisa berhasil,” pungkasnya. (end/ted)
