Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa telah melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jatim, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (14/7/2026). Dan, masih menyisakan enam jabatan lainnya.
Mereka yang sudah dilantik adalah Heru Wahono Santoso (Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jatim), Iwan (Kepala Bappeda Provinsi Jatim), Budi Raharjo (Kepala Bakorwil Jember), I Nyoman Gunadi (Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Jatim), Arif Endro Utomo (Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim) dan Aftabuddin Rijaluzzaman (Kepala Dinas ESDM Jatim).
“Saya percaya bahwa saudara melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan sesuai tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT bersama kita,” pesan Khofifah saat pelantikan.
“Kita baru saja mengikuti proses pengambilan sumpah. Yang dilantik hari ini semuanya bersifat rotasi, bukan promosi. Posisinya masih di-Plt yang belum terisi dan masih menunggu hasil akhir dari tim asistensi, penguji kompetensi teknis, yang sudah melakukan interview. Tunggu finalnya. Ini karena Kemendagri minta melakukan penyesuaian organisasi. Sementara, Pak Iwan masih merangkap Plt Kadisperindag Jatim, Pak Heru Plt Kepala Bakorwil Madiun, dan Pak Aftabuddin Plt Kabiro Perekonomian. Saya berharap pos pos ini tetap dapat stamina panjenengan semua,” imbuhnya.
Sementara itu, enam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya yang belum dilantik dan akan diisi melalui promosi berbasis Manajemen Talenta, meliputi: Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim, Kepala Bakorwil Pamekasan, Kepala Bakorwil Madiun, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim dan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Setdaprov Jatim.
Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono menambahkan, pemprov bersiap merombak struktur organisasi di lingkup Sekretariat Daerah. Salah satu perubahan utama adalah pembentukan biro khusus yang menangani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sekaligus bakal menggabungkan Biro Perekonomian dan Biro Administrasi Pembangunan.
Perombakan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim terkait BUMD. Pansus tersebut mengamanatkan agar Pemprov memiliki biro atau badan yang secara khusus mengelola BUMD milik Pemprov Jatim, yang selama ini masih ditangani Biro Perekonomian (sebagai pembina BUMD).
“Kita masih punya proses yang belum selesai, yaitu perubahan organisasi dan tata kelola (OTK) di lingkup Setdaprov Jatim. Sesuai hasil Pansus BUMD Jatim, kita harus mempunyai biro atau badan yang menangani khusus pengelolaan BUMD,” katanya.
Pihaknya telah mendatangi Kemendagri dan menjelaskan, serta akhirnya disetujui. Nantinya, Biro Perekonomian rencananya berubah menjadi Biro Pengelola BUMD. Sebagai konsekuensinya, Biro Perekonomian yang ada saat ini akan digabung (merger) dengan Biro Administrasi Pembangunan, membentuk biro baru bernama Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim.
“Terhadap open bidding atau assesment yang terakhir (enam jabatan), tetap peruntukannya untuk Biro Perekonomian. Maka kita juga punya kekosongan, nanti siapa yang bakal menempati untuk Biro Pengelola BUMD,” jelas Adhy.
Adhy juga menuturkan, hasil rapat internal memutuskan agar perubahan struktur dilakukan secara menyeluruh, alih-alih hanya mengisi kekosongan di Biro Perekonomian lebih dulu baru kemudian mengubah organisasinya. Momentum ini juga dimanfaatkan untuk mengisi empat OPD lain yang akan kosong, karena pejabatnya memasuki masa pensiun atau purna tugas.
Disinggung soal butuh waktu berapa lama perubahan OTK ini rampung, dengan lugas Adhy menargetkan seluruh proses perubahan struktur ini selesai dalam satu hingga dua minggu ke depan. Tahapan yang membutuhkan waktu adalah proses administrasi surat-menyurat dan pembahasan di Dirjen Otoda Kemendagri hingga terbit rekomendasi persetujuan perubahan struktur. Setelah itu, Pemprov Jatim baru dapat menyusun Pergub.
“Memang harus dipercepat sebab kebutuhannya sangat mendesak, terutama untuk urusan BUMD dan perekonomian. Ini juga untuk mempercepat sekaligus menghindari kekosongan jabatan yang diisi Pelaksana Tugas (Plt),” tukasnya.
Setidaknya ada empat pejabat yang akan memasuki masa pensiun, berasal dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Jatim, Dinas Kehutanan (Dishut) Jatim, dan Dinas Sosial (Dinsos) Jatim. Masa pensiun keempatnya jatuh pada 1 Desember mendatang.
“Saya perkirakan tidak sampai Desember sudah ada penggantinya,” pungkasnya. (tok/ted)
