Banyuwangi (beritajatim.com) – Kemacetan pada lintasan arus ketapang-Gilimanuk semakin menyita perhatian berbagai pihak.
Untuk mengintervensi kemacetan yang terjadi, kali ini anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono mengumpulkan seluruh stakeholder dalam rakor guna membahas percepatan peningkatan kapasitas dan pembangunan dermaga di Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk.
Rakor digelar di Kantor ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Sabtu (11/7/2026). Rapat koordinasi dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nyono, Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo, pimpinan ASDP, Pemkab Banyuwangi diwakili Kepala Dishub Banyuwangi I Komang Sudira Atmaja, KSOP Tanjungwangi, BPTD, DPP Organda, DPP Aptrindo hingga unsur TNI-Polri, dan Basarnas.
Dalam kesempatan tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang hadir menyampaikan pandangan terkait kendala di lapangan serta solusi yang nantinya akan direalisasi di lapangan.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyatakan, bahwa seluruh pihak telah menyepakati sejumlah langkah strategis yang akan segera dieksekusi. Seperti melakukan singkronisasi antara otoritas kepelabuhanan, pemerintah, dan asosiasi perusahaan pelayaran demi memaksimalkan operasional di lapangan.
“Kami tengah memaksimalkan berbagai upaya untuk membantu masyarakat mengurai masalah kemacetan. Hal tersebut tentu memaksimalkan operasional,” ujarnya saat usai melakukan rapat.
Bambang mengaku, para pemangku kepentingan yang hadir juga telah sependapat jika jumlah dermaga yang ada saat ini sudah tidak sebanding dengan volume kapal di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Akibatnya, kapal yang beroperasi menjadi sangat rendah, yakni tidak lebih dari 50 persen dari total armada yang tersedia.
Dari perkara tersebut, pihaknya mengaku solusi yang diusulkan tidak hanya fokus pada wacana penambahan unit dermaga baru namun juga upaya percepatan revitalisasi dermaga ponton yang saat ini kurang optimal menjadi dermaga Movable Bridge (MB), sekaligus percepatan peningkatan kapasitas dermaga MB 1,2,3 yang sebelumnya 35 ton menjadi 50 ton.
“Program peningkatan kapasitas dan penambahan pasang dermaga ditargetkan menjadi agenda berkelanjutan yang dievaluasi setiap tahun,” jelasnya.
Bambang menambahkan, revitalisasi serupa termasuk pembangunan dermaga baru juga diakui perlu dilakukan di Pelabuhan Gilimanuk. Langkah ini dirasa mendesak mengingat kapasitas dermaga di Pelabuhan Ketapang saat ini dinilai sudah cukup memadai.
“Saat rapat tadi juga sudah dibicarakan, antisipasinya tentu kita mencari alternatif atau tempat yang memang layak untuk bisa dibangun tambahan dermaga yang ada di Gilimanuk. Tujuannya mengimbangi pasangannya yang ada di Ketapang, baik itu untuk Dermaga 4 maupun dermaga yang berada di area Bulusan,” jelasnya. [alr/suf]
