Bondowoso (beritajatim.com) – DPRD Bondowoso mendukung inisiatif masyarakat melakukan pengaspalan jalan secara swadaya di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya harus tetap berada dalam pendampingan dan pengawasan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) agar sesuai dengan spesifikasi teknis.
Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, mengatakan partisipasi masyarakat menjadi modal besar untuk mempercepat penanganan kerusakan jalan.
Menurutnya, kepedulian warga menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa kemampuan fiskal daerah saat ini masih terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Pada prinsipnya kami berterima kasih kepada masyarakat. Mereka memahami kemampuan anggaran daerah hari ini terbatas,” kata Sutriyono usai rapat kerja Komisi III DPRD bersama Dinas BSBK Bondowoso, Senin (6/7/2026).
Pihaknya juga mendorong Dinas BSBK Bondowoso untuk mencari sumber daya lain selain dari APBD untuk mempercepat penanganan jalan rusak.
“Alhamdulillah kemarin sudah mendapat hibah aspal dari Provinsi Jawa Timur,” ujar legislator PKB tersebut.
Ia menegaskan, gerakan pengaspalan swadaya tidak bertentangan dengan program pemerintah. Bahkan, DPRD menyambut baik setiap bentuk gotong royong masyarakat sepanjang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas BSBK.
Menurutnya, pekerjaan pengaspalan memiliki standar dan metode teknis yang harus dipenuhi agar hasilnya berkualitas, aman, dan memiliki daya tahan yang baik. Karena itu, dinas tidak boleh membiarkan kegiatan swadaya berjalan tanpa pembinaan.
“Monggo masyarakat bergotong royong. Tetapi tetap harus dalam bimbingan dan pengawasan dinas terkait. Secara teknis ada ilmunya. Jangan sampai bantuan masyarakat berjalan tanpa kontrol dan kendali,” ujarnya.
Sutriyono menambahkan, sinergi tersebut penting agar semangat swakarsa masyarakat dapat diwujudkan dalam pekerjaan yang tidak menyimpang dari spesifikasi teknis.
Terlebih, ruas jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masih cukup panjang, termasuk sejumlah jalan poros strategis yang membutuhkan penanganan bertahap.
Ia juga menilai gerakan pengaspalan swadaya yang sebelumnya sempat dipersepsikan sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah kini justru menjadi peluang memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.
“Potensi masyarakat sebenarnya sangat besar. Tanggung jawab memperbaiki jalan memang ada pada pemerintah, tetapi ketika masyarakat ingin ikut membantu tentu kita sambut dengan baik,” terangnya.
Namun demikian, ada syarat yang harus dipenuhi agar niat baik masyarakat membantu perbaikan infrastruktur juga bisa terlaksana dengan baik. “Yang terpenting tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan Dinas BSBK,” kata Sutriyono. (awi/but)
