Ringkasan Berita:
- Pemkot Mojokerto menggelar Forum Konsultasi Publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.
- Masukan masyarakat menjadi dasar evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik.
- Ning Ita menyebut pelayanan perizinan menjadi kunci menarik investasi dan kemudahan berusaha.
- Pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada triwulan I 2026 mencapai 6,05 persen.
Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus memperkuat iklim investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bertajuk Optimalisasi Pelayanan Perizinan untuk Mendorong Investasi dan Kemudahan Berusaha di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Senin (29/6/2026).
Forum tersebut mempertemukan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pelaku usaha, akademisi, organisasi profesi, hingga insan media untuk memberikan masukan terkait pelayanan perizinan. Seluruh hasil diskusi akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyempurnaan kebijakan pelayanan publik di Kota Mojokerto.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan Forum Konsultasi Publik bukan sekadar memenuhi amanat regulasi, tetapi menjadi wujud komitmen pemerintah dalam melibatkan masyarakat pada setiap proses penyusunan kebijakan.
“Hari ini kita berdiskusi dalam salah satu forum yang sangat strategis, yaitu Forum Konsultasi Publik. Panjenengan semua hadir di sini mewakili masyarakat,” ungkapnya.
Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita itu menegaskan, pemerintah membutuhkan berbagai masukan dari masyarakat sebagai bahan rekomendasi dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diterbitkan benar-benar sesuai kebutuhan publik karena telah melalui proses konsultasi yang terbuka.
Menurutnya, pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus menarik minat investor menanamkan modal di Kota Mojokerto.
Meski memiliki keterbatasan lahan untuk pengembangan investasi berskala besar, Pemkot Mojokerto tetap optimistis mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan investasi sektor usaha kecil dan menengah.
“Kami ingin melalui pelayanan perizinan ini investasi di Kota Mojokerto terus meningkat. Kemudahan berusaha yang kami bangun harus mampu membuka peluang investasi seluas-luasnya sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah. Capaian pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada triwulan I tahun 2026 yang mencapai 6,05 persen,” katanya.
Menurut Ning Ita, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Kondisi itu menunjukkan aktivitas dunia usaha di Kota Mojokerto tetap tumbuh positif meski menghadapi berbagai tantangan.
Karena itu, pemerintah akan terus mendorong berkembangnya investasi pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk usaha kuliner, kafe, restoran, serta UMKM yang dinilai menjadi penggerak utama perekonomian daerah.
“Artinya pelaku usaha di Kota Mojokerto luar biasa. Kita tidak boleh patah semangat. Kalau investasi besar terkendala lahan, maka investasi skala kecil dan menengah harus kita dorong sebanyak-banyaknya. Pertumbuhan usaha kuliner, kafe, restoran, dan UMKM juga menjadi penggerak ekonomi yang sangat penting bagi Kota Mojokerto,” tuturnya.
Dalam forum tersebut, Pemkot Mojokerto juga membuka ruang dialog terkait berbagai kendala yang masih dihadapi masyarakat dalam proses pengurusan perizinan, termasuk implementasi sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).
Ning Ita menegaskan seluruh masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami menyadari pelayanan yang kami berikan belum sepenuhnya sempurna. Karena itu kami membutuhkan umpan balik dari masyarakat. Kesulitan apa yang dihadapi, prosedur mana yang masih perlu diperbaiki, hingga inovasi apa yang perlu kami lakukan. Semua masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi kami,” tegasnya.
Selain melalui Forum Konsultasi Publik, Pemkot Mojokerto juga terus meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di bidang pelayanan publik. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, memperkuat iklim investasi yang sehat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan. [tin/beq]
