Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember mengerahkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hasilnya, terdapat 14.462 penerima bansos sudah meninggal dunia.
Dari hasil verifikasi dan validasi terhadap 16.775 penduduk Desil 1 DTSEN di Jember yang teridentifikasi meninggal dunia dan telah diterbitkan 14.462 akta kematian, menunjukkan terdapat 10.480 penerima bansos PBI JK, 2.845 KPM PKH, dan 3.317 KPM Sembako/BPNT.
“Kami ingin membantu pemerintah pusat melakukan verifikasi data. Saat ini kami sudah selesai verifikasi desil satu dan ke depan desil 2 sampai desil 4 atau 5 Jember akan terus membantu pemerintah pusat untuk verifikasi,” ujar Bupati Jember Muhammad Fawaid yang akrab dipanggil Gus Fawaid saat audiensi bersama Pemkab Brebes ke Kemensos, Rabu (24/6/2026).
Mendengar hal ini Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono langsung memberikan apresiasi setinggi-tingginya.
“Daerah seperti Jember ini bagus. Semua ASN diturunkan untuk melakukan ground check. Itu sangat membantu pemerintah pusat dan membantu Kemensos juga,” katanya.
Menurut Agus Jabo, pemerintah saat ini mendapat mandat Presiden untuk memastikan DTSEN semakin akurat, sehingga bantuan sosial tepat sasaran, dan Program Sekolah Rakyat berjalan optimal untuk mendukung pengentasan kemiskinan.
Menindaklanjuti temuan ini, Agus Jabo meminta agar hasil verifikasi segera disampaikan kepada Kementerian Sosial untuk dilakukan pemadanan dan cleansing data melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) di Kemensos.
“Nanti segera disampaikan ke Pusdatin. Kalau sudah dilakukan cleansing dan dinyatakan clear, data tersebut bisa segera dimutakhirkan dan ditambah kuota,” katanya.
Selain pemutakhiran DTSEN, Pemerintah Kabupaten Jember juga menyampaikan keinginan untuk membantu verifikasi data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan pangan. Pemerintah daerah menilai masih diperlukan pengecekan lapangan untuk memastikan tidak terdapat penerima yang telah meninggal dunia, pindah domisili, maupun tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.
Agus Jabo menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai keterlibatan pemerintah daerah akan memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial.
Sementara itu, di tempat yang sama, perwakilan Kabupaten Brebes melaporkan tentang perkembangan Sekolah Rakyat.
Pemerintah Kabupaten Brebes melaporkan data calon siswa hasil penjangkauan yang memenuhi kriteria namun belum dapat tertampung karena keterbatasan kuota. Pemkab Brebes juga mengusulkan penyesuaian kuota rombongan belajar (rombel) pada jenjang tertentu agar lebih banyak anak dari keluarga miskin dapat diterima.
Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo menjelaskan bahwa saat ini kapasitas penerimaan siswa masih mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu 270 siswa untuk setiap titik Sekolah Rakyat.
Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Karena konsep Sekolah Rakyat adalah memutus transmisi kemiskinan sejak dini. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut terkait masalah ini,” tutupnya. (tok/aje)
