Jakarta (beritajatim.com) — Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Menhaj RI), Mochamad Irfan Yusuf, menyambut langsung kedatangan kelompok pertama Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja Makkah di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa (23/06/2026). Kedatangan sebanyak 355 personel ini menandai tuntasnya lembar operasional pelayanan melekat di kota kelahiran Nabi untuk musim haji 1447 H / 2026 M.
Wartawan beritajatim.com, Muhammad Isnan yang tergabung dalam Media Center Haji (MCH) Kemenhaj RI melaporkan, apresiasi tertinggi diberikan oleh jajaran menteri kabinet hingga kepala negara atas performa bertenaga yang ditunjukkan para petugas di lapangan. Otoritas kementerian memanfaatkan momentum kepulangan ini untuk merilis draf evaluasi makro perhajian, termasuk rencana pembenahan radikal pada sistem pelatihan aparatur.
“Terima kasih atas seluruh performa dan upaya yang telah diberikan dalam melayani jemaah haji Indonesia. Presiden juga memberikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini,” urai Menhaj Mochamad Irfan Yusuf di area Bandara Soetta.
Menhaj memaparkan secara transparan, sirkulasi evakuasi udara untuk fase Makkah telah dinyatakan rampung seutuhnya. Berdasarkan draf pelacakan sistem digital kementerian, sebanyak 149.736 jemaah yang terbagi dalam 387 kelompok terbang (kloter) telah mendarat dengan selamat di tanah air.
Saat ini, sisa jemaah sekitar 29 persen (atau berkisar 130-an kloter) masih tertahan di Madinah untuk menyelesaikan ibadah Arbain sebelum dipulangkan berkala.
Di sisi lain, kementerian menegaskan komitmen perlindungan dengan terus memantau draf perkembangan 121 jemaah sakit yang saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS). Seluruh pasien tersebut dilarang diterbangkan secara mandiri sebelum tim medis KKHI mengeluarkan dokumen kelaikan terbang (fit to fly).
Terkait angka fatalitas, draf data mencatat total jemaah wafat hingga pekan ini berada di angka 350 jiwa. Meski draf kurva kematian tersebut diklaim menurun dibandingkan statistik tahun lalu, kementerian tetap menjadikannya sebagai nota evaluasi perimeter tajam, khususnya pengetatan sirkuit pra-keberangkatan di tanah air.
“Ke depan, penerapan istithaah kesehatan akan diperketat dan standarnya harus diterapkan secara seragam di seluruh daerah. Masih terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penetapan istithaah kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhaj akan memperkuat standardisasi agar setiap calon jemaah menjalani pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama,” tegas Irfan.
Analisis jurnalisme konstruktif mencatat, lonjakan kasus jemaah ambruk hingga wafat mayoritas terjadi pasca-fase berat Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Faktor pemicu utamanya adalah kelelahan ekstrem akibat sebagian jemaah dinilai terlalu jemawa melakukan aktivitas fisik sekunder, seperti agenda wisata sejarah mandiri (city tour) di saat antibodi tubuh merosot. Kemenhaj memastikan regulasi pergerakan luar ruang ini akan diperketat pada musim mendatang demi proteksi nyawa jemaah.
Guna mendongkrak indeks kepuasan pelayanan tanpa membebani draf anggaran negara, Kemenhaj mengunci kebijakan untuk tidak menambah kuota jumlah PPIH pada tahun depan. Fokus utama dialihkan pada penguatan kompetensi makro, pengawasan performa, serta penyeragaman durasi pendidikan dan pelatihan (diklat) petugas.
Selama ini, draf pelatihan mengalami ketimpangan di mana petugas nonkloter dilatih selama satu bulan, sedangkan petugas kloter hanya mendapatkan porsi 7 hingga 10 hari. Ketimpangan draf kurikulum ini dipastikan dipangkas total oleh Menhaj untuk menjamin kesetaraan respons penanganan krisis di sirkuit Makkah-Madinah.
“Ke depan, seluruh petugas akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan durasi yang sama, yaitu sekitar satu bulan. Kami ingin seluruh petugas memiliki kesiapan, kemampuan, dan standar pelayanan yang setara. Petugas yang menunjukkan kinerja terbaik akan diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi,” pungkas Menhaj memaparkan poin reformasi birokrasi kementeriannya. [ian/MCH]
