Malang (beritajatim.com) – Aliansi Mahasiswa Malang Bergerak saat aksi di Depan Gedung DPRD Kota Malang menuntut Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan reformasi birokrasi di tubuh pemerintahan. Massa menuntut jabatan strategis diisi oleh orang-orang yang berkompeten.
Mereka mengkritik sejumlah jabatan di ranah sipil yang justru kini ditempati oleh unsur TNI dan Polri. Mahasiswa menilai jabatan di pemerintahan mulai dari kementerian atau badan yang mengurusi urusan sipil seharusnya diisi oleh orang yang memiliki kompetensi tinggi, integritas, serta profesional.
“Karena akar dari keseluruhan masalah adalah dari kepalanya. Maka itu yang menjadi poin tuntutan kami juga, dan tadi kemudian sudah disepakati, bahwa pejabat-pejabat publik yang memiliki jabatan strategis harus diisi oleh orang-orang yang kompeten, orang-orang yang berintegritas, serta orang-orang yang profesional,” kata Ketua BEM UM sekaligus Jubir Massa Aksi, Maulana Nazil Al Haq, Rabu (17/6/2026).
Nazil mengatakan, bahwa demonstran yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi di Malang menuntut evaluasi program kerja yang memakan anggaran besar dari APBN. Salah satunya adalah Makan Begizi Gratis yang dianggap tidak efektif.
“Seperti kita ketahui bersama, banyak penerima MBG yang keracunan, banyak yang tidak tepat sasaran, tata kelolanya berantakan. Tntutan dari Aliansi Malang Bergerak adalah bagaimana tata kelola MBG dan beberapa program pemerintah yang lain itu benar-benar bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan,” ujar Nazil.
Demonstran mengatakan bahwa program MBG yang sudah berjalan dengan evaluasi dan transparansi ke publik. Sehingga masyarakat bisa mengawasi jika anggaran digunakan sesuai semestinya.
“Pernyataan sikap kita tertera bahwa MBG harus dihentikan apabila terbukti tidak efektif. Jadi kami menuntut evaluasi dulu, transparansinya bagaimana dulu, baru kemudian kalau memang terbukti maka kami menyatakan harus dihentikan,” kata Nazil. [luc/suf]
