Jember (beritajatim.com) – Ada lima hal uang harus ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam kerjasama dengan Kota Jinhua, China yang ditandatangani Bupati Muhammad Fawait, Selasa (2/6/2026) lalu.
Saran ini dilontarkan ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Ciplis Gema Qoriah, Jumat (12/6/2026). “Pertama adalah strong Political will atau komsistensi. Lalu siapkan payung hukum perjanjian kerjasama no corruption,” katanya.
Menurut Ciplis, Pemkab Jember juga harus menentukan bentuk kerja sama yang bisa dilaksanakan dan penanggung jawab utama jika terjadi pelanggaran hukum. “Siapkan sumber daya manusia pemerintahan yang kompeten dan berintegritas,” katanya.
Aspek transparansi juga harus diperhatikan terkait pembiayaan yang ditimbulkan atas kerjasama yang telah disepekati. “Dalam konteks global economy imbalance, sister city penting untuk menjadi jalan alternatif mencari mitra dagang yang saling menguntungkan,” kata Ciplis.
Ciplis melihat Jinhua bisa menjadi destinasi komoditas ekspor unggulan. “Kota ini memiliki pusat perdagangan yang kuat, distribusi e-commerce dan jejaring pasar global yang luas. Diharapkan ekspor komoditas unggulan Jember bisa meningkat dan hasil ekspor tersebut bisa menambah pendapatan aslin daerah (PAD) sebagai resiliensi daerah,” katanya.
Setidaknya ada sejumlah peluang yang bisa diambil Jember, antara lain peningkatan ekspor hasil komoditas unggulan dari pertanian dan perkebunan, serta promosi potensi wisata, budaya dan ekonomi daerah.
Selain itu, Pemkab Jember juga berpeluang meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah melalui kerjasama pendidikan tinggi dan peningkatan transfer teknologi dan investasi.
Ciplis mengingatkan pemerintah Jember agar menunjukkan keseriusan dalam menjalin kerjasama dengan Jinhua dengan segala persyaratan hukum dan bentuk kerjasamanya. “Pemkab Jember perlu menguatkan setiap kebijakan yang diambi itu berdasarkan research based policy,” katanya.
Kepercayaan yang telah diberikan pemerintah Kota Jinhua harus dijaga. “Beri garansi hukum atas keberlanjutan program kerjasama yang telah dibuat,” kata perempuan berkacamata ini.
Selain itu, Pemkab Jember harus menunjukkan komitmen berbenah dalam peningkatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan sistem birokrasi yang cepat dan mudah. “Dampak yang dihasilkan dari kerjasama ini, bisa dipertanggungjawabkan secara publik,” kata Ciplis. [wir/suf]
