Program ini memiliki “celah sistemik” yang berpotensi korupsi. Lembaga seperti MTI dan CELIOS mendesak audit menyeluruh, khususnya terkait akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok. Aturan akan diperketat untuk mencegah praktik “kartel elite politik” yang membentuk yayasan hanya demi mengelola dapur MBG.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah sejak lahir procot sudah menarik perhatian. Terakhir, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Nanik menggantikan Dadan Hindayana.
Gebrakan utamanya mencakup perluasan program Makan MBG ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Juga pengetatan pengawasan untuk menghentikan polemik seperti kasus keracunan dan dugaan jual-beli titik dapur.
Selain kedua fokus utama itu, langkah strategis lain Nanik didampingi Agustina Arumsari. Agustina memiliki rekam jejak puluhan tahun di bidang audit. Kolaborasi ini untuk membenahi tata kelola anggaran jumbo dan menertibkan manajemen dapur MBG.
BGN juga mulai mempertimbangkan arah kebijakan penyaluran yang lebih tepat sasaran untuk meminimalkan sisa makanan (food waste). Selain pergantian pucuk pimpinan, ada sejumlah aspek fundamental yang tengah dibenahi. Berdasarkan data dan kebijakan terkini, perbaikan difokuskan pada tata kelola, standarisasi dapur, dan pengawasan agar program lebih transparan dan aman.
Program ini dinilai memiliki “celah sistemik” yang berpotensi korupsi. Lembaga seperti MTI dan CELIOS mendesak audit menyeluruh, khususnya terkait akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok.
Aturan akan diperketat untuk mencegah praktik “kartel elite politik” yang membentuk yayasan hanya demi mengelola dapur MBG .
Dapur Disuspend
Data per Juni 2026 mencatat 8.182 dapur (SPPG) pernah ditangguhkan, dan 2.213 masih belum beroperasi karena berbagai pelanggaran. Dapur yang tidak layak langsung ditutup sementara (suspend). Presiden telah menutup lebih dari 1.000 dapur karena tak memenuhi standar.
Semua dapur wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk menjamin keamanan pangan. Di sini terlibat manusia. Tentu saja mesti fokus pada peningkatan kualitas juru masak. Termasuk sterilisasi alat dan kualitas air.
Untuk mencapai target nol penyimpangan, sistem pengawasan diperkuat dari hulu ke hilir. Pengawasan bisa lebih efektif bila Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dilibatkan untuk memantau rutin dampak MBG terhadap kesehatan siswa. Jangan lupa, wali murid dan masyarakat mesti diizinkan mengecek langsung dapur dan melaporkan jika ada kejanggalan.
Meskipun sudah ada perbaikan teknis, tantangan terbesar adalah memastikan transisi dari perbaikan darurat ke tata kelola jangka panjang. Audit total dan reformasi yayasan penyelenggara akan menjadi ujian utama bagi kepemimpinan baru BGN.
DNA Rasa
Pemanfaatan menu dan bahan pangan lokal menjadi salah satu pilar utama yang ditempatkan sebagai “DNA Rasa” dalam program MBG. Langkah ini sengaja diambil agar makanan yang disajikan tidak terasa asing dan benar-benar habis dikonsumsi oleh anak-anak. Ini sekaligus menghindari penolakan makanan di tingkat sekolah.
Integrasi kearifan lokal ini dilakukan melalui sistem kerja sama yang ketat antara standar nasional dan pasokan wilayah. BGN menekankan bahwa pemenuhan standar nutrisi dari Kementerian Kesehatan tidak harus diseragamkan jenis bahannya di seluruh Indonesia.
Wilayah Pulau Jawa dominan menggunakan nasi putih. Namun, di wilayah lain —terutama wilayah 3T seperti Papua Tengah— karbohidrat bisa disesuaikan dengan pangan lokal seperti sagu, umbi-umbian, atau jagung.
Menu ikan segar diutamakan untuk daerah pesisir, sedangkan protein berbasis daging atau telur difokuskan pada daerah yang memiliki surplus peternakan rakyat.
Setiap SPPG atau dapur komunal diwajibkan bertransaksi langsung dengan produsen di sekitarnya. Sebagai contoh, dalam surat edaran resmi BGN, ketika pasokan telur nasional melimpah, BGN menginstruksikan percepatan penyerapan langsung dari peternak ayam ras petelur lokal di sekitar SPPG sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah.
Guna menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus daya simpan makanan, BGN mengusulkan pemanfaatan bahan pangan olahan lokal dan fermentasi tradisional (seperti tempe atau produk lokal sejenis) yang kaya akan mikronutrien. Diversifikasi ini dinilai efektif untuk memperkaya variasi resep gizi seimbang yang akrab di lidah siswa.
Meskipun bahan bakunya dibeli dari pasar dan petani setempat, skema penyusunan menu tetap wajib divalidasi oleh ahli gizi lokal yang ditunjuk oleh BGN. Tugas mereka adalah menghitung agar modifikasi rasa daerah tersebut tetap menghasilkan 500–700 kkal dan 18–28 gram protein per porsi untuk anak sekolah.
SPPG Jantung
Dapur atau SPPG adalah jantung dari Program MBG. Keberhasilan program ini tidak hanya soal makanan yang bergizi, tapi bagaimana proses di baliknya dikelola secara profesional dan higienis.
Semua dapur harus lolos uji coba produksi dan melatih semua penjamah makanan tentang higiene dan keamanan pangan. Wajib memiliki minimal 15 mitra pemasok (petani, nelayan, UMKM) dari sekitar dapur untuk memastikan kesegaran bahan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Alur dari penerimaan bahan baku, penyimpanan untuk daging dan sayur, pengolahan, hingga pengemasan harus sesuai petunjuk teknis untuk mencegah kontaminasi silang.
Ini adalah aspek yang paling sering luput namun menjadi perhatian besar BGN saat ini. Pengelolaan limbah tidak boleh “asal buang”.
Dengan skala produksi 4.000 porsi/hari, potensi keuntungan bersih mencapai sekitar Rp160 juta/bulan (hasil kali Rp2.000 x 4.000 porsi x 20 hari). Target pendapatan puluhan juta per hari adalah pendapatan kotor, belum dikurangi biaya bahan baku dan operasional.
Keuntungan usaha ini sangat bergantung pada efisiensi pembelian bahan baku dan pengendalian pemborosan, karena marginnya hanya sekitar 3–5%. Pengelola diwajibkan menyiapkan investasi awal yang besar untuk membangun dapur sesuai standar BGN sebelum mendapatkan pendapatan rutin. [but]
Zainal Arifin Emka
Penulis adalah Pengajar Jurnalistik
