Pasuruan (beritajatim.com) – Langkah strategis diambil oleh pucuk pimpinan daerah dalam merombak susunan pejabat struktural demi mengoptimalkan roda pemerintahan di wilayah Pasuruan. Agenda pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Pendopo Kabupaten ini diharapkan mampu menjadi momentum kebangkitan kinerja pelayanan publik yang lebih adaptif.
Pergeseran posisi fungsional ini sengaja dilakukan sebagai bentuk penyegaran organisasi agar tidak terjadi kejenuhan dalam tubuh birokrasi lokal. Jajaran aparatur yang baru dikukuhkan diminta segera melakukan pemetaan masalah di instansi masing-masing guna mempercepat realisasi program kerja yang tertunda.
“Amanah ini harus dijaga dengan integritas, dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, di hadapan puluhan pegawai yang baru dilantik pada Senin (8/6).
Pihaknya mengingatkan bahwa tantangan zaman yang serba cepat menuntut seluruh instansi untuk meruntuhkan sekat pembatas antarorganisasi perangkat daerah demi kepentingan masyarakat luas.
Budaya kerja yang berorientasi pada pencitraan dan retorika belaka menjadi perhatian serius yang dikritik tajam oleh kepala daerah. Para pejabat baru diinstruksikan untuk lebih banyak turun ke lapangan guna menghadirkan solusi konkret atas keluhan yang disampaikan warga.
“Banyak yang bisa bercerita, tetapi sedikit yang bisa bekerja. Karena itu, saya minta perbanyak kerja dan sedikit cerita,” tegas pria yang akrab disapa Mas Rusdi tersebut.
Ia menghendaki agar setiap program pembangunan yang digulirkan dapat langsung dirasakan asas manfaatnya oleh masyarakat tanpa perlu banyak publikasi yang berlebihan.
Soliditas di internal pemerintahan juga dipastikan tetap kokoh meskipun diterpa berbagai isu miring yang mencoba memecah belah keharmonisan para pimpinan daerah. Penguatan sistem kelembagaan yang baku dinilai jauh lebih penting daripada bergantung pada pengaruh individu tertentu dalam menjalankan roda birokrasi.
“Yang dibangun adalah sistemnya, bukan orangnya. Siapa pun yang memimpin, program harus tetap berjalan,” tambahnya di akhir pengarahan.
Pihaknya mewanti-wanti seluruh aparatur sipil negara agar senantiasa menjaga komunikasi yang sehat dengan sesama rekan kerja maupun para pemangku kepentingan.
Respons cepat terhadap pengaduan masyarakat kini dijadikan tolok ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan performa kerja para pejabat yang baru dilantik. Manajemen pemerintahan yang transparan dan patuh pada regulasi baku diharapkan mampu membawa Pasuruan ke arah kemajuan yang lebih berkeadilan. (ada/kun)
