RINGKASAN BERITA:
- Pengurus ITMI Jabar mengapresiasi tingginya komitmen Kemenhaj dalam menghadirkan ekosistem haji 2026 yang ramah disabilitas.
- Jemaah disabilitas merasakan peningkatan rasa percaya diri berkat pendampingan humanis dan responsif dari petugas.
- Komunitas disabilitas menyambut antusias terbitnya Kepmen Nomor 28 Tahun 2025 sebagai payung hukum perlindungan resmi.
- ITMI mendesak percepatan implementasi nyata serta sosialisasi masif regulasi disabilitas di seluruh sektor publik.
Makkah (beritajatim.com) – Pengurus Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Provinsi Jawa Barat, Ipan Hidayatulloh, memberikan apresiasi tinggi terhadap operasional penyelenggaraan ibadah haji musim 1447 H / 2026 M yang dinilai semakin inklusif.
Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI dinilai sukses melakukan reformasi radikal pada aspek standarisasi pelayanan dengan menghadirkan fasilitas transito dan pendampingan lapangan yang ramah bagi para penyandang disabilitas.
Wartawan beritajatim.com, Muhammad Isnan yang tergabung dalam Media Center Haji (MCH) Kemenhaj RI melaporkan dari Arab Saudi, bahwa sebagai jemaah tunanetra yang menuntaskan seluruh rukun umrah dan puncak haji tahun ini, Ipan mengaku merasakan dampak langsung dari perubahan mutu layanan tersebut.
“Alhamdulillah, tahun ini saya berkesempatan melaksanakan ibadah umrah dan haji. Sebagai penyandang tunanetra, saya merasakan bahwa penyelenggaraan haji berjalan dengan baik dan layanan yang diberikan cukup membantu jamaah dalam menjalankan rangkaian ibadah,” ujar Ipan Hidayatulloh, dikutip Sabtu (6/6/26).
Ipan memaparkan bahwa kehadiran arsitektur fisik yang adaptif di pemondokan serta kesiapsiagaan para petugas di titik krusial sangat membantu memangkas hambatan ruang bagi jemaah berkebutuhan khusus.
Pola perlindungan yang interaktif ini secara otomatis mendongkrak ketenangan batin serta memicu rasa percaya diri para jemaah disabilitas untuk merampungkan seluruh sumbu ritual ibadah di bawah cuaca ekstrem tanpa rasa cemas.
Ketepatan koordinasi yang dibangun oleh Kemenhaj RI bersama otoritas lokal Arab Saudi dinilai menjadi kunci utama di balik kelancaran pergerakan jemaah risti (risiko tinggi) dari Makkah, Armuzna, hingga Madinah.
“Sebagai penyandang disabilitas, saya bersyukur karena dapat mengikuti seluruh proses ibadah dengan baik. Ini menunjukkan adanya perhatian yang semakin besar terhadap kebutuhan jamaah disabilitas,” tuturnya dengan penuh rasa syukur.
Di samping menyoroti performa pelayanan di sirkuit perhajian, Pengurus ITMI Jabar ini secara khusus mengaitkan kesuksesan haji inklusif tahun ini dengan lahirnya payung hukum baru di dalam negeri.
Komunitas disabilitas di Indonesia menyambut gembira terbitnya Keputusan Menteri (Kepmen) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 yang meletakkan dasar hukum kuat bagi standarisasi pelayanan disabilitas.
Aturan baku tersebut merupakan produk hukum progresif yang telah dinantikan oleh kalangan penyandang disabilitas selama bertahun-tahun demi mendapatkan kepastian kesetaraan hak di ruang publik.
“Kami sudah menunggu cukup lama hadirnya regulasi yang secara khusus mengatur kebutuhan penyandang disabilitas. Karena itu, terbitnya Kepmen Nomor 28 Tahun 2025 menjadi kabar yang sangat menggembirakan,” ucap Ipan menegaskan pentingnya momentum regulasi tersebut.
Kendati demikian, Ipan mengingatkan agar dokumen historis Kepmen Nomor 28 Tahun 2025 tersebut tidak mandek pada lembar kebijakan di atas kertas semata. ITMI mendorong adanya cetak biru implementasi yang riil di berbagai sektor pelayanan publik domestik, termasuk menjadi kiblat standarisasi pembekalan bagi petugas haji pada musim-musim mendatang.
Sistem sosialisasi yang masif dan terstruktur lewat media online sangat krusial dilakukan agar puluhan ribu penyandang disabilitas di berbagai pelosok Indonesia memahami secara utuh hak kedokteran, fasilitas subsidi, serta aksesibilitas yang dapat mereka klaim secara sah berdasarkan undang-undang.
“Harapan kami, kebijakan ini dapat segera diterapkan dan disosialisasikan secara luas kepada penyandang disabilitas. Dengan begitu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” katanya menguraikan desakan komunitas.
Sebelum menutup keterangannya, Ipan menyampaikan rasa terima kasih mendalam yang ditujukan kepada jajaran kabinet pemerintah, Kemenhaj RI, para dokter KKHI, serta seluruh elemen petugas MCH yang terus mengawal arus kepulangan jemaah.
Komitmen inklusivitas ini diharapkan menjadi tren yang berkelanjutan demi membuka pintu kesempatan yang lebih lebar bagi warga disabilitas untuk meraih predikat haji mabrur dengan aman dan bermartabat. [ian/MCH]
