Ringkasan Berita:
- Banyuwangi menjadi tuan rumah Rakor Penguatan Keamanan Siber Kemenko Polkam RI.
- Banyuwangi dipilih karena memiliki indeks SPBE terbaik nasional.
- Transformasi digital pemerintahan dinilai harus dibarengi penguatan keamanan siber.
- Banyuwangi telah membangun infrastruktur digital hingga desa serta tim respons insiden siber.
Banyuwangi (beritajatim.com) – Transformasi digital pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus menjadi fondasi utama peningkatan kualitas layanan publik nasional. Di tengah percepatan digitalisasi tersebut, penguatan keamanan siber kini menjadi aspek krusial yang tidak bisa diabaikan.
Hal itu menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Penguatan Keamanan Siber yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia di Banyuwangi, Kamis (7/5/2026).
Rakor tersebut diikuti Dinas Kominfo dan perwakilan pemerintah daerah se-Jawa Timur dan Bali.
Banyuwangi dipilih sebagai lokasi strategis karena konsisten mencatat indeks SPBE terbaik di Indonesia, menjadikannya salah satu model nasional dalam penerapan pemerintahan digital.
Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam RI, Budi Eko Pratomo, menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan harus dibarengi sistem keamanan siber yang andal.
“Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyamakan pemahaman, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sekaligus meneruskan langkah konkret dalam mengimplementasikan SPBE yang aman, andal, dan berkelanjutan,” ujar Marsma TNI Budi Eko Pratomo.
Menurutnya, Banyuwangi menunjukkan konsistensi tinggi dalam tata kelola, kebijakan, serta implementasi SPBE secara komprehensif.
“Rakor ini menunjukkan Banyuwangi sebagai contoh praktik terbaik penerapan SPBE. Ditambah lagi, Banyuwangi juga menjadi pilot project digitalisasi bansos secara nasional,” imbuhnya.
Plt Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Banyuwangi, Budi Santoso, menyebut keberhasilan SPBE di Banyuwangi berawal dari komitmen kuat kepala daerah dalam menjadikan digitalisasi sebagai infrastruktur utama pelayanan publik.
Saat ini, seluruh 217 desa di Banyuwangi telah terhubung jaringan fiber optik untuk mendukung pemerintahan digital hingga tingkat desa.
“Dengan adanya komitmen kepala daerah, digitalisasi menjadi bagian dari infrastruktur utama yang dibangun. Implementasi SPBE juga didukung seluruh OPD hingga pemerintahan desa,” jelasnya.
Banyuwangi juga telah membangun pusat data terintegrasi sesuai standar nasional serta menyiapkan sumber daya manusia digital melalui peningkatan kapasitas TIK berkelanjutan.
Selain itu, daerah ini telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) melalui Peraturan Bupati untuk menangani insiden keamanan siber serta melindungi layanan publik digital.
Monitoring penerapan SPBE di Banyuwangi juga dilakukan secara berkala setiap minggu oleh Bupati bersama seluruh OPD sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap progres digitalisasi.
Dengan kombinasi infrastruktur digital, penguatan SDM, dan sistem keamanan siber yang matang, Banyuwangi kini menjadi salah satu benchmark nasional dalam transformasi pemerintahan berbasis digital yang aman dan berkelanjutan. [alr/beq]
