Magetan (beritajatim.com) — Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Magetan mengungkapkan kondisi peternak, khususnya ayam petelur, tengah menghadapi tekanan berat akibat turunnya harga jual telur di tengah kenaikan biaya produksi.
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan, Nur Haryani, mengatakan pihaknya turut prihatin terhadap kondisi yang tidak hanya dialami peternak ayam, tetapi juga sektor peternakan secara umum.
“Yang menjadi tuntutan utama peternak saat ini adalah bagaimana pasar bisa menyerap hasil produksi telur mereka,” ujarnya usai bertemu perwakilan peternak ayam petelur di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan, Rabu (6/5/2026)
Ia menjelaskan, harga telur saat ini berada di bawah harga pokok produksi (HPP), sementara biaya pakan justru mengalami kenaikan signifikan. Kondisi ini diperparah dengan melemahnya daya serap pasar, sehingga stok telur menumpuk di gudang peternak.
“Stok itu akhirnya tertahan karena pasar lesu. Ini yang membuat peternak semakin tertekan,” katanya.
Di sisi lain, produksi telur di Magetan justru tergolong melimpah. Nur Haryani menyebut produksi telur mencapai sekitar 81 ton per hari, dengan distribusi sekitar 40 persen untuk kebutuhan lokal dan 60 persen dikirim ke luar daerah.
“Artinya kita surplus. Produksi cukup besar, tapi tidak diimbangi dengan serapan pasar yang optimal,” jelasnya.
Terkait penurunan harga, ia menegaskan kondisi tersebut merupakan bagian dari mekanisme pasar yang tidak bisa sepenuhnya diintervensi pemerintah daerah. Meski demikian, pihaknya berupaya membantu melalui peningkatan serapan.
“Yang bisa kita lakukan adalah mendorong penyerapan, serta melaporkan kondisi ini ke pemerintah provinsi maupun pusat agar ada kebijakan yang lebih berpihak kepada peternak lokal,” ujarnya.
Menurutnya, peternak rakyat kini semakin terhimpit, terutama dengan kehadiran industri peternakan skala besar.
Sebagai langkah solusi, Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan mengusulkan sejumlah program, di antaranya optimalisasi konsumsi telur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), gerakan konsumsi telur oleh aparatur sipil negara (ASN), serta kampanye makan telur untuk masyarakat.
Selain itu, telur juga diharapkan dapat dimaksimalkan dalam program penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
“Misalnya dalam program MBG, konsumsi telur yang sebelumnya satu kali dalam seminggu bisa ditingkatkan volumenya,” katanya.
Ia menambahkan, upaya penanganan persoalan ini dilakukan secara lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar solusi yang dihasilkan lebih komprehensif.
Sementara itu, harga acuan telur berdasarkan ketetapan pemerintah berada di kisaran Rp26.500 per kilogram. Namun, harga di tingkat peternak saat ini hanya sekitar Rp22.800 per kilogram.
Kondisi tersebut semakin memberatkan peternak karena harga jagung sebagai bahan baku utama pakan mencapai sekitar Rp6.600 per kilogram. Padahal, biaya pakan menyumbang sekitar 70 persen dari total biaya produksi.
“Ini yang benar-benar dirasakan peternak, karena beban biaya tinggi sementara harga jual turun,” pungkasnya. [fiq/suf]
