Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menetapkan 11 anggota Dewan Pendidikan periode 2026-2030 untuk menuntaskan polemik pendidikan mulai dari paparan gawai hingga budaya pernikahan dini.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengesahkan susunan keanggotaan ini melalui Keputusan Nomor 100.3.3.3/92/436.1.2/2026. Belasan akademisi dan praktisi dari berbagai kampus terpilih merumuskan kebijakan taktis.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Febrina Kusumawati menjelaskan proses seleksi menjaring banyak pakar bergelar doktor. Mereka membawa latar belakang keilmuan yang sangat beragam.
“Dengan formasi yang ada, banyak aspek keahlian yang bisa kita padukan untuk menyelesaikan masalah di lapangan bersama masyarakat,” kata Febrina, Selasa (5/5/2026).
Formasi lintas disiplin ini dipersiapkan untuk menerjemahkan aturan pemerintah pusat menjadi bahasa yang ramah bagi warga. Dispendik Surabaya juga memetakan ancaman serius seperti perundungan dan peredaran narkoba.
“Kita harus identifikasi dulu situasinya. Kita baca data bersama Dewan Pendidikan untuk menentukan titik mana yang harus segera ditangani,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Pendidikan Surabaya Jokhanan Kristiyono membedah ancaman disrupsi teknologi di kalangan pelajar. Menurutnya, kebiasaan memakai gawai sejak usia dini membuat anak rentan terkena imbas buruk media sosial.
“Siswa usia dini terbiasa memakai gadget tanpa kontrol jam penggunanya. Ini akhirnya mengganggu kenyamanan proses belajar di sekolah,” papar Jokhanan.
Selain candu gawai, Jokhanan juga memetakan problem struktural sosial di sejumlah kawasan Surabaya. Ia mendapati kasus siswa Sekolah Dasar (SD) yang terpaksa putus sekolah karena tradisi turun-temurun.
“Ada budaya anak usia dini dinikahkan, bahkan saat masih kelas enam SD sudah ditarik dari sekolah. Ini butuh advokasi khusus kepada orang tua,” ungkapnya.
Menghadapi rumitnya persoalan itu, anggota dewan pendidikan menolak gaya kerja elitis. Mereka memilih turun langsung mengidentifikasi masalah akar rumput tanpa menggunakan pakaian atau atribut kelembagaan.
Cara ini dinilai ampuh untuk menggali keluhan asli para wali murid di lapangan. Warga juga dapat mengadukan kendala sistem pendidikan di wilayahnya secara langsung melalui layanan terintegrasi Command Center 112. [ipl/but]
