Ringkasan Berita:
- Sebanyak 364 pegawai DLH Lumajang menjalani tes urin mendadak usai seorang PNS ditangkap kasus narkoba.
- Tes urin dilakukan atas arahan langsung Bupati Lumajang Indah Amperawati.
- Pemkab Lumajang menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap ASN yang terlibat narkoba.
- Langkah ini menjadi awal pembersihan aparatur sipil negara dari penyalahgunaan narkotika.
Lumajang (beritajatim.com) – Seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang mendadak menjalani tes urin pada Kamis (30/4/2026) setelah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi tersebut ditangkap polisi dalam kasus narkoba. Pemeriksaan massal ini dilakukan sebagai tindak lanjut langsung dari arahan Bupati Lumajang Indah Amperawati untuk memastikan lingkungan aparatur pemerintah bebas dari penyalahgunaan narkotika.
Ratusan pegawai DLH, baik PNS maupun tenaga kontrak, dikumpulkan di kantor DLH Lumajang guna menjalani pemeriksaan narkoba secara menyeluruh.
Langkah tegas ini dilakukan setelah Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang menangkap oknum PNS DLH berinisial HP (44), warga Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, pada Selasa (28/4/2026) malam.
HP diamankan polisi di depan sebuah minimarket di kawasan Jalan Jenderal Sutoyo, Kecamatan Jogoyudan.
Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan seluruh pegawai DLH tanpa terkecuali wajib mengikuti tes urin dengan metode pemeriksaan lengkap.
“Saya minta dites dengan reagen yang lengkap. Jadi, satu orang satu pemeriksaan dan hari ini sekitar 364 yang akan dites,” ujar Indah saat meninjau pelaksanaan tes urin di kantor DLH Lumajang, Kamis (30/4/2026).
Indah menyatakan keprihatinannya atas keterlibatan aparatur pemerintah dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang terbukti menggunakan atau mengedarkan narkotika.
“Ini saya tidak akan kompromi soal narkoba untuk aparatur sipil negara. Kalau dia P3K dan terbukti pemakai, apalagi pengedar, akan saya keluarkan surat pemberhentian,” tegasnya.
Menurut Indah, tes urin mendadak ini menjadi langkah awal untuk membersihkan internal pemerintahan Kabupaten Lumajang sebelum pengawasan serupa diperluas ke sektor lain.
“Pertama, saya bersihkan di tubuh aparatur sipil negara dulu. Baru kemudian di sektor-sektor yang lain,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Lumajang berencana menjadikan tes urin sebagai agenda rutin bagi seluruh pegawai pemerintah daerah sebagai langkah preventif guna menekan penyalahgunaan narkoba di lingkungan birokrasi. [has/beq]
